Kamis, 20/08/2026 14:20 WIB
London, Jurnas.com - Pemerintah Inggris memanggil diplomat senior Israel dan mendesak penghentian proyek pemukiman skala besar di Tepi Barat. Langkah diplomasi ini diambil setelah otoritas Israel membuka tender untuk pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah di wilayah tersebut.
Rencana pembangunan di area E1 tersebut telah memicu kecaman internasional sejak disetujui Israel tahun lalu. Sekretaris Jenderal PBB saat itu menyebut proyek ini sebagai ancaman eksistensial bagi terwujudnya negara Palestina yang menyatu.
Proyek ini dinilai akan semakin memisahkan Yerusalem Timur yang diduduki dan dianeksasi oleh Israel serta mayoritas dihuni warga Palestina, dari wilayah Tepi Barat.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengecam kebijakan tersebut sebagai langkah yang merusak dan mengancam keberlangsungan solusi dua negara.
"Pemerintah Israel harus segera menghentikan rencana E1, menarik kembali tender tersebut, dan menghentikan seluruh ekspansi pemukiman," tegas Miliband dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Arab News pada Kamis (20/8).
Miliband menyampaikan pesan tersebut secara langsung kepada Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, serta memanggil diplomat senior Israel ke Kementerian Luar Negeri Inggris.
Pemerintah Inggris juga berjanji akan mengumumkan serangkaian tindakan menyeluruh dalam beberapa pekan mendatang, termasuk sanksi yang menargetkan pihak-pihak yang terlibat dalam ekspansi pemukiman ilegal.
"Inggris tidak akan berdiam diri dan menerima penghancuran solusi dua negara," tambah Miliband.
Israel menyetujui rencana pembangunan di lahan seluas sekitar 12 kilometer persegi yang dikenal sebagai E1, tepat di sebelah timur Yerusalem, pada Agustus tahun lalu. Rencana induk proyek ini mencakup pembangunan sekitar 3,400 rumah di area sensitif yang terletak di antara Yerusalem dan pemukiman Israel, Maale Adumim.
Lembaga swadaya masyarakat (LSM) asal Israel, Peace Now, melaporkan bahwa Kementerian Perumahan Israel telah menerbitkan tender untuk lebih dari 1.200 unit rumah pada 18 Agustus dan langsung membuka proses pengajuan penawaran.
Proyek perumahan yang dibuka dalam tender terbaru ini mencakup sekitar sepertiga dari total perencanaan di area E1.
Israel menerapkan pembatasan ketat terhadap pergerakan warga Palestina di Tepi Barat. Warga Palestina juga diwajibkan memiliki izin resmi dari otoritas setempat untuk melintasi pos pemeriksaan saat hendak bepergian ke Yerusalem Timur atau wilayah Israel.
Tahun lalu, Inggris dan Prancis termasuk di antara 21 negara yang mengutuk persetujuan proyek E1 oleh Israel, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan mendesak Israel untuk membatalkan keputusan tersebut.
Di luar wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat saat ini dihuni oleh sekitar tiga juta warga Palestina serta sekitar 500.000 pemukim Israel.