Kamis, 06/08/2026 18:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kasus dugaan penyalahgunaan data pribadi anak untuk kepentingan pendataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan alarm penting tentang kerentanan data kependudukan dan lemahnya literasi masyarakat.
"Kejadian ini menunjukkan bahwa data kependudukan yang seharusnya dilindungi justru bisa disalahgunakan. Ini konsekuensi dari kurangnya pemahaman dan pengawasan dalam pengelolaan data pribadi," kata Wakil Ketua MPR, Kamis (6/8).
Saat ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menelusuri kasus viral terkait data anak yang diduga dicatut untuk dimasukkan ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanpa izin orang tua.
Tindakan itu diduga dilakukan untuk memanipulasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) .
Ketua MPR Tekankan Relevansi Qanun Asasi dalam Memperkuat Persatuan Bangsa
Lestari Moerdijat: Bangun Sistem Perlindungan Warga Negara yang Menyeluruh
Ketua MPR RI Ahmad Muzani: MPR RI Matangkan Formulasi Hukum PPHN
Kasus tersebut terungkap lewat keluhan sejumlah orang tua di media sosial yang mendapati nama dan NIK anak mereka terdaftar di lembaga PAUD yang tidak pernah mereka kunjungi.
Lestari mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan sosialisasi masif mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, literasi perlindungan data pribadi di era digital harus menjadi agenda prioritas .
"Masyarakat, terutama orang tua, perlu diedukasi agar tidak sembarangan memberikan data pribadi dan proaktif memeriksa status data anak di laman resmi Kemendikdasmen," tambah Anggota Komisi X DPR RI itu.
Rerie menegaskan, pentingnya pengawasan data dengan upaya perluasan akses PAUD yang berkualitas.
Data Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mencatat, sekitar 20.000 dari 82.000 desa di Indonesia belum memiliki layanan PAUD.
"Pemerataan PAUD harus diiringi dengan tata kelola data yang transparan dan akuntabel, agar anak-anak mendapat layanan pendidikan yang layak dan terlindungi hak-haknya," pungkas Rerie.