Kamis, 06/08/2026 11:51 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Fraksi PKS DPR RI yang juga Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan instrumen strategis untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui penyediaan data yang akurat dan berkualitas.
Hal itu disampaikan Ledia saat memberikan keynote speech dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X DPR RI yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat di Bandung, baru-baru ini.
“Kalau kita ingin Indonesia maju, kita harus memiliki ukuran yang jelas. Ukuran itu lahir dari data yang berkualitas. Karena itu, Sensus Ekonomi bukan sekadar menghitung angka, tetapi menjadi dasar bagi negara dalam menyusun kebijakan yang tepat, adil, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Ledia dalam keterangan resmi, Kamis (6/8).
Dugaan Pelecehan Pasien BPJS oleh Oknum Nakes Harus Diusut Tuntas
Ketua Banggar DPR Dorong Penguatan Sektor Industri dan Pertanian
Komisi III DPR Minta Strategi Baru Hadapi Modus TPPO Berkedok Wisata
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I itu, kualitas data menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan menentukan prioritas, mengukur capaian, hingga merancang intervensi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memandang sensus sebagai investasi jangka panjang bagi perencanaan pembangunan nasional, bukan sekadar agenda pendataan yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun.
Ledia juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem data yang terintegrasi antar kementerian dan lembaga. Menurutnya, berbagai persoalan dalam penyaluran program pemerintah selama ini kerap dipicu belum sinkronnya basis data.
“Data bukan sekadar angka. Data adalah dasar pengambilan keputusan. Ketika data terintegrasi dan berkualitas, maka kebijakan publik akan lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih efektif, dan masyarakat memperoleh haknya secara lebih adil,” ujarnya.
Selain itu, Ledia menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus. Ia mengakui masih banyak warga yang ragu memberikan informasi karena khawatir data pribadinya disalahgunakan.
“Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun BPS dilindungi oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lain. Yang kita bangun adalah basis data yang kuat agar negara mampu merumuskan kebijakan secara lebih akurat,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan data yang berkualitas harus diikuti dengan sistem yang saling terhubung agar berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif sekaligus meminimalkan kesalahan sasaran dalam pelayanan publik.
Di akhir sambutannya, Ledia mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung suksesnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Semakin lengkap dan berkualitas data yang kita miliki, semakin besar pula peluang menghadirkan pembangunan yang terencana, efektif, dan berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk memotret secara menyeluruh struktur dan dinamika perekonomian Indonesia, termasuk perkembangan UMKM, ekonomi digital, hingga industri kreatif.
Ia juga mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap pelaksanaan sensus serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif agar data yang dihasilkan semakin berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional.