Jum'at, 17/07/2026 22:41 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) kembali memgukuhkan doktor baru pada Rabu (1/7) lalu.
Isni Hindriaty Hindarto resmi meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul `Selebritisasi Politik Berbasis Platform Media Sosial: Studi Kasus Kandidat Selebritas di TikTok pada Pemilu 2024` di Auditorium Juwono Sudarsono, Kampus FISIP UI, Depok.
Disertasi tersebut menghadirkan kontribusi akademik berupa pengembangan model Selebritisasi Politik Berbasis Platform Media Sosial (SP-PMS), sebuah kerangka konseptual yang menjelaskan proses pembentukan otoritas politik kandidat selebritas di era platform digital.
Model ini melengkapi kajian komunikasi politik yang selama ini lebih banyak dikembangkan dalam konteks media massa konvensional.
Hadapi Penyakit Masa Depan, RI Perlu Perkuat Biobank Riset
Menteri PPPA: Kasus Pelecehan Seksual di UI Rendahkan Martabat Perempuan!
Mendiktisaintek Beri Pernyataan Tegas Soal Kasus Pelecehan Seksual di UI
Penelitian Isni berangkat dari perubahan lanskap komunikasi politik akibat berkembangnya platform media sosial. Berbeda dengan era media massa yang menempatkan institusi media sebagai gatekeeper, media sosial menghadirkan ruang interaksi yang lebih kompleks melalui algoritma, partisipasi audiens, dan jejak digital yang secara simultan membentuk persepsi publik terhadap kandidat politik.
Dalam disertasinya, Isni menjelaskan bahwa selebritisasi politik pada era platform digital merupakan proses negosiasi yang berlangsung secara dinamis antara kandidat, audiens, serta infrastruktur platform dalam mengonversi modal popularitas menjadi otoritas politik.
Namun, popularitas yang dibangun di ruang digital tidak serta-merta menghasilkan legitimasi politik, karena setiap bentuk representasi diri juga diikuti oleh pengawasan publik yang semakin intensif.
"Media sosial telah mengubah cara otoritas politik dibangun. Popularitas memang dapat menjadi modal awal, tetapi legitimasi politik hanya dapat diperoleh melalui proses negosiasi yang berkelanjutan dengan publik dalam ekosistem platform digital," ujar Isni.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berparadigma post-positivistik, melalui studi kasus longitudinal terhadap tiga kandidat selebritas dengan latar belakang politik berbeda, yaitu petahana, debutan, dan penantang.
Data penelitian dihimpun melalui observasi unggahan TikTok, analisis terhadap 244.854 komentar pengguna, wawancara mendalam, focus group discussion, serta analisis berbagai dokumen selama siklus Pemilu 2024.
Isni memaparkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa proses selebritisasi politik di TikTok terbentuk melalui empat dimensi utama, yakni modal selebritas dan jejak digital, adaptasi persona dan pengemasan citra, viralitas dan jaringan digital, serta negosiasi antara logika platform dan logika politik.
Keempat dimensi tersebut membentuk proses yang menentukan bagaimana kandidat memperoleh pengakuan sekaligus legitimasi politik di ruang digital.
"Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa seluruh kandidat menghadapi paradoks autentisitas. Semakin intens kandidat memanfaatkan modal selebritas dan karakteristik platform untuk membangun citra politik, semakin tinggi pula tingkat pengawasan publik terhadap setiap aktivitas dan narasi yang mereka tampilkan," kata Isni.
Dengan demikian, otoritas politik pada era media sosial tidak hanya ditentukan oleh tingkat popularitas, tetapi juga oleh kemampuan kandidat menjaga konsistensi identitas dan membangun kepercayaan publik.
Menurut Isni, melalui model SP-PMS, Isni mengonseptualisasikan otoritas politik sebagai otoritas yang ternavigasi, yakni otoritas yang dibentuk melalui interaksi antara kandidat, audiens, audit publik, arahan partai politik, serta infrastruktur platform digital.
Model ini memperluas perspektif komunikasi politik dengan menempatkan platform media sosial sebagai aktor yang turut memengaruhi proses pembentukan legitimasi politik.
Temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan keilmuan komunikasi politik sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian mengenai demokrasi digital di Indonesia.
Selain memberikan kontribusi teoretis, model SP-PMS juga menawarkan implikasi praktis bagi kandidat politik, tim kampanye, maupun partai politik dalam merancang strategi komunikasi yang lebih adaptif terhadap karakteristik media sosial.
"Model ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang komunikasi politik yang tidak hanya mengejar viralitas, tetapi juga membangun kepercayaan dan legitimasi publik secara berkelanjutan," ujar dia.
"Pengujian lebih lanjut pada berbagai platform media sosial dan siklus pemilu juga penting dilakukan untuk memperkuat ketahanan model ini dalam menjelaskan dinamika komunikasi politik di era digital," Isni menambahkan.