Selasa, 14/07/2026 17:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi V DPR RI mengingatkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait skala prioritas dan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu mengingat sebaran alokasi anggaran yang disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub dinilai tidak merata di seluruh daerah.
Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR, Lasarus, saat rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kemenhub Dirjen Perhubungan Darat, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/7). Menurutnya, sebaran anggaran yang dipaparkan Dirjen Perhubungan Darat tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian atau penyusunan ulang.
“Anggaran ini direkomposisi kembali, karena setelah saya buka sebaran alokasi anggaran antar wilayah yang dipaparkan Pak Dirjen ini sangat jomplang, maksud saya tidaklah merata,” kata Lasarus.
Lasarus menegaskan, alokasi penyebaran anggaran kementerian dalam rangka pembanguan tidak boleh menumpuk di beberapa daerah. Sebab, kata Lasarus, pemerataan pembangunan harus dilakukan dengan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Komisi V DPR Minta Kemenhub Bereskan Gaji Pegawai
Komisi V: Infrastruktur Jadi Kunci Pengembangan Desa Wisata
Komisi V Minta BMKG dan Basarnas Prioritaskan Perawatan Alat
“Maka bahasa saya tadi menyebar ke seluruh daerah, merata bukan berarti sama, tapi rasa keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia itu paling tidak terasa bahwa seluruh wilayah itu kebagian kue pembangunan ini, jangan menumpuk di satu daerah,” tegas politisi PDI Perjuangan asal Kalimantan Barat itu.
Selain memperhatikan pemerataan pembangunan, Lasarus juga mengingatkan pentingnya skala prioritas dalam menjalankan kebijakan. Ia mencontohkan, dermaga penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang hingga saat ini kerap terjadi antrean panjang.
“Karena minimnya anggaran maka skala prioritas harus menjadi hal yang utama. Sekarang yang kita takutkan di dermaga penyeberangan di Ketapang-Gilimanuk, kalau bisa jangan sampai ada antre lagi di Ketapang-Gilimanuk,” terang Lasarus.
“Kalau Merak-Bakahuni sekarang sudah terurai karena sudah banyak alternatif. Kalau misalnya kapal sangkut di mana, kita ada beberapa dermaga existing yang bisa difungsikan dan sudah berjalan dengan baik, tapi di Ketapang-Gilimanuk ini masih masalah. Kita tolong Pak Dirjen dibereskan dulu, jangan sampai terjadi lagi antre panjang di dermaga Ketapang-Gilimanuk,” demikian Lasarus.
Keyword : Komisi V DPR Kementerian Perhubungan Skala Prioritas Pembangunan Pembangunan yang Berkeadilan