Minggu, 12/07/2026 07:30 WIB
Tirana, Jurnas.com - Ribuan warga Albania berpawai di ibu kota Tirana pada Sabtu (11/7) untuk menuntut pengunduran diri perdana menteri dan memprotes sebuah proyek pariwisata yang terkait dengan keluarga Trump.
Para peserta pawai juga memprotes konser yang digelar oleh rapper kontroversial AS Kanye West, yang retorika antisemitnya telah menyebabkan penampilannya dilarang di beberapa ibu kota negara Eropa.
Para demonstran yang mengibarkan bendera Albania meneriakkan slogan-slogan yang menentang Perdana Menteri Edi Rama maupun sang rapper, yang kini menyebut dirinya sebagai `Ye`, sebagaimana dikutip dari AFP pada Minggu (12/7).
Rama sempat bertemu dengan sang rapper di kantornya sebelum konser, dan kemudian mengunggah video acara yang dipadati penonton tersebut di media sosial serta memberinya penilaian bintang lima.
Sulit untuk memperkirakan secara pasti berapa banyak orang yang berdemonstrasi setiap malam di ibu kota, namun menurut para jurnalis AFP di lapangan, ribuan orang melakukan protes setiap harinya.
Para pengunjuk rasa menolak proyek pembangunan hotel mewah yang diperkirakan bernilai USD$4,6 miliar yang terkait dengan keluarga Presiden AS Donald Trump, karena proyek tersebut akan dibangun di kawasan lindung lingkungan, Zvernec.
Mereka mengatakan bahwa proyek tersebut mengancam laguna terdekat di pesisir Adriatik yang sangat penting bagi burung-burung yang bermigrasi.
Para pengembang juga memproyeksikan untuk mengubah pulau tak berpenghuni Sazan yang dulunya merupakan pangkalan militer rahasia komunis, menjadi tujuan wisata.
Penolakan terhadap proyek ini telah menjadi titik pemicu rasa frustrasi atas dugaan korupsi. Para pengunjuk rasa telah mendesak Rama untuk mundur atas kurangnya transparansi.
Gerakan ini dijuluki sebagai Revolusi Flamingo karena burung-burung merah muda tersebut bermigrasi ke cagar alam tempat proyek itu direncanakan. Akibatnya, banyak dari para pengunjuk rasa yang membawa flamingo plastik di dalam aksi protes tersebut.
Para pengkritik proyek juga menyoroti keraguan serius atas legalitas transaksi dari para investor yang mengakuisisi lahan tersebut.
Sejumlah penduduk setempat bersikukuh mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka berdasarkan akta kepemilikan yang telah berusia puluhan tahun.