Sabtu, 11/07/2026 22:47 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus memperkuat kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul potensi musim kemarau yang lebih panjang dan kering akibat pengaruh fenomena El Niño.
Upaya tersebut dengan melibatkan sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi kehutanan, perkebunan kelapa sawit, dan kawasan industri.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan tidak terjadi kebakaran di wilayah konsesinya melalui langkah pencegahan dan mitigasi yang dilakukan secara konsisten.
Menteri Lingkungan Hidup (LH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa pencegahan menjadi kunci utama dalam pengendalian karhutla. Oleh karena itu, seluruh perusahaan diminta memperkuat kesiapsiagaan dan memastikan langkah mitigasi dilakukan secara konsisten.
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Menteri Jumhur Serukan Tobat Ekologis
Menteri LH Sebut Pilah Sampah Harus 100 Persen Tuntas di Tingkat Kelurahan
Menteri LH Minta Komitmen Daerah Pacu PSEL untuk Kendalikan Sampah
"Kita ingin memastikan bahwa di wilayah konsesi mereka tidak boleh ada kebakaran. Tidak boleh ada titik-titik api yang berpotensi menjadi kebakaran, dan mitigasi itu harus dilakukan dengan berbagai cara," kata Menteri Jumhur dilansir dari sius KLH, Sabtu (11/7).
Salah satu strategi utama yang ditekankan KLH/BPLH adalah memperkuat tata kelola air gambut melalui pembangunan dan pemeliharaan sekat kanal (canal blocking) untuk menjaga tinggi muka air tanah. Upaya pembasahan kembali (rewetting) menjadi langkah penting untuk mempertahankan ekosistem gambut tetap basah, tidak mudah terbakar, serta lebih tangguh menghadapi kondisi cuaca ekstrem.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan ekosistem gambut sebagai salah satu benteng utama pencegahan karhutla. Hingga saat ini, pada areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektare yang dikelola oleh 314 perusahaan, telah terbangun sebanyak 34.989 unit sekat kanal.
Sementara itu, di kawasan masyarakat, kawasan hutan, dan wilayah penyangga telah dibangun 8.857 unit sekat kanal, dengan kebutuhan tambahan sekitar 17.394 unit untuk memperkuat fungsi hidrologi gambut secara menyeluruh.
"Perusahaan juga kami minta ikut bertanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembasahan kembali lahan gambut di sekitar wilayah konsesinya. Pencegahan tidak berhenti pada batas administrasi konsesi, tetapi harus dilakukan bersama dalam satu bentang ekosistem," tambah Menteri Jumhur.
Komitmen tersebut mendapat dukungan dari pelaku usaha. Deputy Director of Corporate Affairs Asia Pulp & Paper (APP), Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan karhutla, khususnya dalam menjaga ekosistem gambut.
"Forum seperti ini sangat penting bagi kami sebagai pelaku usaha yang mengelola areal gambut untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kami berkomitmen mendukung pencegahan karhutla melalui water sharing dan restorasi fungsi hidrologis ekosistem gambut di kawasan penyangga bersama para pemangku kepentingan," ungkap Iwan Setiawan.
Dukungan serupa disampaikan Department Head Water Management PT TH Indo Plantation (THIP), Eko Hariyono. "Kami mengapresiasi terselenggaranya forum ini sebagai wadah untuk memperkuat kolaborasi dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Kami juga berkomitmen untuk terus berupaya mencegah karhutla serta mengelola dan melindungi ekosistem gambut, khususnya di kawasan sekitar wilayah operasional perusahaan”.
Selain memperkuat langkah pencegahan, KLH/BPLH terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha melalui pemantauan kondisi hidrologi gambut, evaluasi kepatuhan perusahaan, serta optimalisasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER).
KLH mencatat, hingga saat ini, sebanyak 413 perusahaan telah melakukan inventarisasi karakteristik ekosistem gambut, 379 perusahaan berada dalam pengawasan PROPER, dan 319 perusahaan telah memiliki dokumen pemulihan fungsi ekosistem gambut sebagai dasar perlindungan dan pengelolaan gambut secara berkelanjutan.