Senin, 06/07/2026 21:54 WIB
New York, Jurnas.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pelarangan internasional perihal penelitian robot pembunuh berbasis kecerdasan buatan (AI), guna memastikan keselamatan umat manusia.
Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam Dialog Global Tata Kelola AI di Jenewa, Swiss, sebagaimana dikutip dari Arab News pada Senin (6/7).
Dalam pidatonya yang dihadiri 193 negara anggota PBB, Guterres mengatakan bahwa AI berkembang dengan kecepatan yang tak terkendali, membentuk kembali perekonomian, pasar tenaga kerja, pemilihan umum, dan keamanan global lebih cepat daripada yang dapat dikelola oleh pemerintah, atau bahkan para pengembangnya sendiri.
"Itu tidak berkelanjutan. Dan itu tidak dapat diterima. Sebagian besar negara termasuk banyak negara berkembang, tidak memiliki suara dalam keputusan tentang sistem yang akan membentuk masa depan mereka," ujar Guterres.
Mulai 2026, 80 Persen Beasiswa LPDP Difokuskan ke Bidang STEM
Imbas Pengelolaan Data dan Dampak AI, OpenAI Hadapi Penyelidikan Masif di A
Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja di Era AI
Khusus aplikasi AI dalam militer, Guterres menggarisbawahi bahaya penelitian robot pembunuh AI, senjata otonom mematikan yang mampu memilih dan menyerang target tanpa kendali manusia.
"Itu menjijikkan secara moral. Itu tidak dapat diterima secara politik. Dan itu harus dilarang oleh hukum internasional," kata dia.
Karena itu, Guterres menguraikan empat prioritas bagi pemerintah anggota PBB. Pertama, standar keselamatan internasional umum untuk sistem AI mutakhir. Kedua, garis merah hak asasi manusia yang dapat ditegakkan untuk memastikan manusia mempertahankan otoritas pengambilan keputusan akhir dalam peradilan, perawatan kesehatan, dan kepolisian.
Selanjutnya, dukungan peningkatan kapasitas yang diperluas untuk negara-negara berkembang. Serta, transparansi yang lebih besar seputar jejak lingkungan AI.