Kamis, 02/07/2026 14:28 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Politikus PDIP ini menekankan, DPR akan menindaklanjuti putusan tersebut sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita menghargai dan menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan selanjutnya akan menindaklanjuti hal tersebut,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).
Paripurna DPR Setujui Kusfiardi Jadi Anggota Badan Supervisi OJK
Putusan MK soal Pilkada Langsung Harus Jadi Titik Perbaikan Demokrasi
HUT Bhayangkara ke-80, Puan Minta Polri Perkuat Pelayanan Publik
Senada dengan Puan, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi, meski sebelumnya Fraksi PKB mendukung wacana pelaksanaan pilkada secara tidak langsung melalui DPRD.
Menurut Cucun, DPR akan terlebih dahulu mencermati perkembangan evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada, termasuk berbagai pandangan yang berkembang dalam pembahasan revisi undang-undang.
“Pembuat undang-undang kan masih menyikapi putusan ini, apakah sesuai dengan landasan-landasan yuridisnya yang ada di undang-undang tersebut,” ujar Cucun.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah tetap harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada harus tetap berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum, dengan tetap mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang memiliki kekhususan atau keistimewaan.
“Hal ini dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa,” kata Suhartoyo saat membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (29/6).
Putusan tersebut sekaligus menjadi penegasan konstitusional bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung tetap menjadi sistem yang berlaku dalam penyelenggaraan demokrasi lokal di Indonesia.