Minggu, 28/06/2026 13:14 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Selama ini banyak pemerintah berasumsi bahwa kebijakan penetapan harga karbon atau carbon pricing paling membebani kelompok masyarakat miskin. Namun penelitian internasional terbaru justru menunjukkan kenyataan yang jauh lebih kompleks.
Studi yang menganalisis data dari 88 negara menemukan bahwa tingkat pendapatan bukanlah faktor utama yang menentukan seberapa besar seseorang akan terdampak oleh kebijakan pajak karbon. Sebaliknya, kepemilikan kendaraan, lokasi tempat tinggal, dan pola konsumsi energi justru memainkan peran yang lebih besar.
Temuan ini berpotensi mengubah cara pemerintah di berbagai negara merancang kebijakan transisi energi dan skema kompensasi bagi masyarakat.
Penelitian tersebut dilakukan oleh tim ilmuwan dari Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) dan dipublikasikan dalam Journal of Environmental Economics and Management.
Perang Iran Picu Lonjakan Emisi, Lepaskan 5,6 Juta Ton CO2 dalam 2 Pekan
Studi Klaim Berang-berang Ternyata Bisa Bantu Serap Emisi Karbon
Kerugian akibat Kerusakan Laut Diprediksi Tembus Rp35 Kuadriliun
Dikutip dari Earth, para peneliti membangun basis data yang mencakup sekitar 1,7 juta rumah tangga yang merepresentasikan lebih dari lima miliar penduduk dunia.
Setiap rumah tangga dianalisis berdasarkan jumlah emisi karbon yang terkait dengan pengeluaran sehari-hari mereka, mulai dari transportasi, konsumsi energi rumah tangga, hingga pola belanja.
Hasilnya cukup mengejutkan. Alih-alih menemukan perbedaan besar antara kelompok kaya dan miskin, para peneliti justru mendapati variasi terbesar terjadi di antara rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang sama.
"Ketidakpastian mengenai dampak sosial dari kebijakan iklim menjadi persoalan bagi banyak pemerintah di seluruh dunia," kata penulis utama studi, Leonard Missbach.
Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 95 persen variasi biaya karbon terjadi di dalam kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang sama. Sementara perbedaan antar kelompok pendapatan hanya menyumbang sekitar 5 persen.
Artinya, dua keluarga dengan penghasilan yang sama bisa menghadapi beban biaya karbon yang sangat berbeda.
Satu keluarga mungkin harus mengeluarkan biaya lebih besar karena setiap hari menggunakan mobil pribadi dan memanfaatkan bahan bakar fosil untuk kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, keluarga lain dengan pendapatan serupa bisa menanggung biaya jauh lebih rendah karena menggunakan transportasi umum dan energi yang lebih bersih.
Dengan kata lain, kebijakan kompensasi berbasis pendapatan saja berisiko tidak tepat sasaran. Untuk mengidentifikasi faktor yang paling berpengaruh, para peneliti menggunakan teknologi machine learning.
Hasil analisis menunjukkan tiga faktor utama yang menentukan besarnya beban karbon rumah tangga. Pertama, kepemilikan kendaraan bermotor. Kedua, lokasi tempat tinggal, terutama perbedaan wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketiga, jenis serta tingkat konsumsi energi rumah tangga.
"Kami menemukan bahwa pemerintah sering kali tidak mengetahui bagaimana biaya kebijakan iklim akan terdistribusi di masyarakat dan bagaimana mereka dapat memberikan kompensasi secara efektif agar kebijakan tersebut diterima publik," ujar Missbach.
Kepemilikan mobil maupun sepeda motor menjadi faktor yang paling konsisten meningkatkan jejak karbon rumah tangga di hampir semua negara yang diteliti.
Penelitian juga menemukan bahwa tidak ada satu pola yang berlaku universal. Di negara-negara seperti Niger, Burkina Faso, dan Togo, kepemilikan sepeda motor menjadi faktor dominan yang menentukan besarnya emisi karbon rumah tangga.
Sementara di Latvia, Swedia, dan Republik Ceko, lokasi tempat tinggal—apakah berada di kawasan urban atau pedesaan—lebih menentukan.
Di India dan Nikaragua, jenis bahan bakar untuk memasak menjadi faktor penting. Rumah tangga yang menggunakan LPG tercatat memiliki biaya karbon lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang masih menggunakan kayu bakar.
Sementara di Swiss dan Filipina, kepemilikan peralatan rumah tangga seperti pendingin ruangan, lemari es, dan mesin cuci lebih berpengaruh terhadap jejak karbon.
Bantuan seragam berisiko salah sasaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa skema bantuan atau kompensasi yang hanya berfokus pada kelompok pendapatan rendah kemungkinan tidak efektif.
Bahkan, dalam beberapa kasus, bantuan yang diberikan secara merata justru dapat memperlebar ketimpangan karena tidak menjangkau rumah tangga yang sebenarnya paling terdampak.
Para peneliti menilai pemerintah perlu memahami karakteristik masyarakat secara lebih mendalam sebelum menerapkan kebijakan harga karbon.
Misalnya, di negara yang emisi rumah tangganya banyak dipengaruhi sektor transportasi, pemerintah dapat memperkuat transportasi publik dan memberikan insentif kendaraan hemat energi.
Sementara di negara yang konsumsi energi rumah tangga menjadi faktor utama, peningkatan efisiensi bangunan dan penggunaan energi bersih dinilai lebih tepat.
"Kami sengaja tidak merekomendasikan kebijakan spesifik untuk masing-masing negara. Itu merupakan keputusan pemerintah. Namun penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan memahami bagaimana dampak kebijakan iklim tersebar di masyarakat," kata salah satu penulis studi, Jan Steckel.
Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak hanya soal mengurangi emisi, tetapi juga memastikan beban kebijakan dibagi secara adil di tengah masyarakat. (*)