Selasa, 23/06/2026 18:19 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyambut positif rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer di berbagai daerah.
Namun, Lalu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi para penerima manfaat.
Baleg DPR Setujui RUU PFII Masuk Prolegnas 2026
Terima Aduan KNARA, DPR Percepat Pembahasan Penyelesaian Konflik Agraria
Komisi III Desak Polda Jabar Tangkap Pelaku Penyekapan Perempuan
“Yang terpenting adalah jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan beban baru bagi guru-guru honorer kita. Itu saja,” kata Lalu saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Politikus PKB itu menegaskan, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan seluruh aspek administrasi dan legalitas kendaraan sebelum program hibah direalisasikan. Menurut dia, motor listrik yang akan diserahkan kepada guru honorer tidak boleh terkait dengan persoalan hukum yang saat ini sedang ditangani Kejaksaan Agung.
“Pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah, baik motornya kemudian setelah digunakan tadi, apakah memang betul motor tersebut seperti service center-nya ada dan sebagainya,” ujarnya.
Lalu menilai gagasan mengalihkan pemanfaatan motor listrik kepada guru honorer merupakan ide yang baik sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga pendidik nonaparatur sipil negara (ASN).
Menurut dia, program tersebut dapat memberikan manfaat nyata apabila kendaraan yang dihibahkan benar-benar siap digunakan dan didukung layanan purna jual yang memadai.
“Pastikan motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting. Karena informasi yang beredar hari ini juga ada yang mengatakan motor itu dalam proses perakitan beberapanya. Tetapi lagi-lagi kami ingatkan, silakan saja asal tidak melanggar aturan atau regulasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga menyatakan dukungannya terhadap rencana hibah motor listrik BGN kepada guru honorer. Menurut Yahya, langkah tersebut menjadi solusi agar aset yang telah dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya dalam keterangan tertulis.
Meski demikian, Yahya mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG. Ia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan pengelola dapur program makan bergizi gratis.