Senin, 15/06/2026 18:41 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk program kompor listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG).
Usulan tersebut disampaikan Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6).
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. Yang kami buat itu (kompor listrik) sebesar Rp815,56 miliar,” kata Bahlil.
Komisi VII DPR Dorong BSN Fokus Perkuat Daya Saing UMKM
DPR Minta KPK Usut Tuntas Pihak Terlibat Suap Importasi Bea Cukai
Kejaksaan Usul Tambahan Anggaran Rp28,15 T, Komisi III DPR Siap Perjuangkan
Menurut dia, program kompor listrik dirancang untuk menekan ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor yang selama ini masih mendominasi pemenuhan kebutuhan domestik. Untuk mendukung pelaksanaannya, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI turut membantu melakukan pendataan wilayah yang dinilai membutuhkan program tersebut.
“Supaya bisa kita melakukan kerja sama dan sinkronisasi,” ujarnya.
Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik pada RAPBN 2027. Kedua program baru tersebut akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE).
Bahlil menjelaskan besaran anggaran yang diajukan masih dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah dan hasil pembahasan RAPBN 2027.
Wacana peralihan penggunaan kompor LPG ke kompor listrik sebenarnya bukan hal baru. Program serupa sempat digagas pada masa pemerintahan Joko Widodo sebagai bagian dari agenda transisi energi dan pengurangan impor LPG.
Namun, pada September 2022, PT PLN (Persero) memutuskan membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 kilogram ke kompor listrik. Saat itu, kebijakan tersebut diambil untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang tengah memasuki masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19.
Belakangan, dorongan untuk mempercepat transisi energi kembali menguat seiring meningkatnya volatilitas harga energi global. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai penggunaan kompor listrik dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban subsidi LPG sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Eddy mengatakan biaya transisi ke kompor listrik dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menopang subsidi LPG impor. Menurutnya, ketergantungan terhadap LPG membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi internasional.
“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya sejalan dengan harga minyak mentah,” ujar Eddy.
Karena itu, ia menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah mempercepat elektrifikasi di berbagai sektor, mulai dari transportasi, industri, hingga kebutuhan rumah tangga melalui penggunaan kompor listrik.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi berbasis impor sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih bersih.