Rabu, 10/06/2026 16:36 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, memperkirakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Namun, besaran dampak yang akan ditimbulkan masih dalam proses penghitungan oleh pemerintah dan pihak terkait.
“Pasti kalau kenaikan BBM biasanya selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi. Berapa persennya, sekiannya itu kita belum tahu,” kata Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6).
Menurut dia, Pertamax merupakan jenis BBM yang dikonsumsi secara luas oleh masyarakat sehingga penyesuaian harganya memiliki potensi memengaruhi tingkat inflasi nasional.
“Karena Pertamax ini lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri yang biasanya memberikan tekanan paling berat,” ujarnya.
Habiburokhman Klaim Aturan Polisi Isi Jabatan Sipil Sesuai Putusan MK
Komisi XI Usul BPI Danantara Dilibatkan Bahas Asumsi Makro Negara
Kenaikan Harga Pertamax Berisiko Tekan Daya Beli Kelas Menengah
Misbakhun menilai kenaikan harga Pertamax juga berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat. Sebagian pengguna diperkirakan akan beralih ke BBM dengan harga lebih rendah, seperti Pertalite, untuk menekan pengeluaran.
“Begitu harga naik, orang akan mencari harga yang paling rendah. Untuk kalkulasinya, itu belum kita lakukan eksersisnya lebih dalam. Nanti akan kita lihat dampaknya seperti apa,” tuturnya.
Ia menjelaskan pemerintah sebelumnya sempat menunda penyesuaian harga Pertamax, meskipun sejumlah produk BBM nonsubsidi lain seperti Pertamax Turbo telah mengalami kenaikan harga lebih dahulu.
“Pemerintah sempat melakukan penundaan. Ketika Pertamax Plus dan Pertamax Turbo sudah dinaikkan, Pertamax belum. Nah sekarang Pertamax mulai dilakukan penyesuaian harga,” katanya.
Terkait langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan inflasi, Misbakhun mengungkapkan pemerintah tengah membahas berbagai opsi stimulus dan insentif bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, sejumlah skema bantuan dan mitigasi telah dibicarakan dan saat ini masih dalam tahap perumusan serta penghitungan dampak.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok pengguna Pertamax yang dinilai memiliki karakteristik berdekatan dengan pengguna Pertalite.
“Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax itu masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Nah, kita ingin pastikan apa yang mereka butuhkan sebagai stimulus,” pungkasnya.