Timwas Haji DPR Soroti Distribusi Obat dan Penguatan Layanan Kesehatan

Jum'at, 22/05/2026 08:32 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026 Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti persoalan distribusi obat sekaligus pentingnya penguatan layanan kesehatan jamaah haji Indonesia saat melakukan peninjauan di Snood Mawteen Hotel Sektor 8, Makkah, Arab Saudi, Kamis (21/5).

Hotel tersebut ditempati sekitar 2.099 jemaah asal Cirebon, Bekasi, Tasikmalaya, Palembang, Bandung, dan Magelang. Dalam kunjungan itu, Timwas Haji DPR RI meninjau langsung pelayanan kesehatan di sektor pemondokan jemaah yang menjadi salah satu titik krusial menjelang puncak ibadah haji.

Memimpin agenda, Cucun mengatakan, di tengah ketatnya regulasi Pemerintah Arab Saudi terkait layanan kesehatan haji, Indonesia masih dapat membuka satelit kesehatan di setiap pemondokan jemaah. Dalam satu sektor, terdapat hingga empat satelit kesehatan yang berfungsi sebagai fasilitas penanganan awal sebelum jemaah dirujuk ke Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) di Aziziyah.

“Alhamdulillah tahun ini kita masih bisa membuka satelit-satelit kesehatan di setiap pemondokan. Ini menjadi penanganan awal kegawatdaruratan sebelum jemaah dibawa ke KKHI,” ujar Cucun.

Lebih lanjut, imbuhnya, layanan kesehatan haji tahun ini juga diperkuat melalui kerja sama dengan sejumlah rumah sakit swasta di Arab Saudi, termasuk Saudi German Hospital serta beberapa rumah sakit lain di wilayah Makkah dan Madinah. Menurutnya, pola layanan tersebut membantu mempercepat penanganan jemaah yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium maupun rontgen.

Meski demikian, Timwas Haji DPR menemukan adanya kendala distribusi obat di sejumlah satelit kesehatan. Persoalan itu dinilai muncul lantaran pengelolaan Pusat Kesehatan Haji saat ini masih berada di bawah Kementerian Kesehatan sehingga proses distribusi logistik kesehatan belum sepenuhnya optimal.

“Masih ada sedikit kendala terkait ketersediaan obat dan distribusinya ke setiap sektor maupun satelit kesehatan,” paparnya.

Apalagi, jelas Cucun, sebagian tenaga medis yang bertugas di satelit kesehatan berasal dari dokter kloter daerah yang hanya membawa persediaan obat terbatas untuk kebutuhan kelompok terbang masing-masing. Akibatnya, kebutuhan obat tambahan di sektor tertentu kerap mengalami keterlambatan distribusi.

“Dokter-dokter kloter ini kan melekat dengan jamaah dari daerahnya. Mereka tidak membawa stok obat dalam jumlah besar, hanya untuk kebutuhan kloternya,” ujarnya.

Temuan tersebut, katanya, akan menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun depan, terutama setelah pengelolaan kesehatan haji direncanakan berpindah ke Kementerian Haji. Sebab itu, pihaknya mendorong agar sistem distribusi obat dan penataan tenaga kesehatan dapat lebih terintegrasi sehingga pelayanan kesehatan jamaah menjadi lebih maksimal.

Pada kesempatan yang sama, Cucun mengapresiasi meningkatnya kesadaran jemaah terhadap pentingnya menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci. Ia menyebut jamaah kini lebih rutin memeriksakan tekanan darah dan kondisi fisik di satelit kesehatan sektor.

“Jemaah yang terindikasi berisiko tinggi sekarang mulai menurun. Kesadaran untuk memeriksa kesehatan setiap hari juga semakin baik,” katanya.

Baginya, kondisi tersebut tidak lepas dari peran tenaga kesehatan yang siaga selama 24 jam mendampingi jamaah di pemondokan. Tim medis sektor, tegasnya, dinilai menjadi garda terdepan dalam mencegah kondisi kesehatan jamaah memburuk, khususnya menjelang fase Armuzna yang identik dengan kepadatan aktivitas dan cuaca ekstrem.

Menutup pernyataan, Cucun menegaskan, penguatan layanan kesehatan akan menjadi fokus utama pengawasan DPR RI pada penyelenggaraan ibadah haji mendatang. Sebab, pungkasnya, pelayanan kesehatan yang cepat dan merata dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga keselamatan jamaah, terutama lanjut usia dan jamaah dengan penyakit penyerta.

TERKINI

Timwas Haji DPR Soroti Distribusi Obat dan Penguatan Layanan Kesehatan Setjen DPR Tekankan Kepemimpinan Kolaboratif Wujudkan Birokrasi Adaptif Komisi V DPR Wajibkan Pemerintah Selesaikan Perlintasan Sebidang Deretan Peristiwa Bersejarah yang Terjadi di Hari Jumat