Selasa, 19/05/2026 17:10 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan tidak ada instruksi langsung dari TNI AD kepada jajaran terkait pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di sejumlah daerah.
Hal itu disampaikan Maruli usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5).
“Pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya koordinator wilayah antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Tidak ada instruksi langsung, kok,” kata Maruli.
Polemik Film Pesta Babi, Pengamat: Jangan Reaktif, Kesempatan untuk Dialog
DPR Akan Panggil Pihak Terkait Soal Film Pesta Babi
Dalil-dalil Perintah Menjaga Lingkungan dalam Al-Qur`an
Menurut dia, keputusan pembubaran nobar di beberapa wilayah merupakan hasil koordinasi pemerintah daerah dengan aparat setempat demi menjaga stabilitas keamanan.
“Pemda punya koordinasi. Mereka berkewenangan untuk mengamankan wilayah, mengamankan siswa-siswanya karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar,” ujarnya.
Maruli juga menyoroti proses produksi film dokumenter tersebut, termasuk sumber pendanaannya. Ia mempertanyakan pihak yang membiayai pembuatan film hingga proses peliputan di berbagai lokasi.
“Sekarang permasalahannya, orang sampai membuat video bagaimana ceritanya seperti ini, segala macam, duitnya dari mana? Itu coba saja, ya, kan. Sampai datang ke sana, bikin video. Terbang sini, terbang sana. Orang berduit lah,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan pembubaran nobar film Pesta Babi bukan merupakan arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum secara terpusat.
Menurut Yusril, tidak semua kampus atau wilayah melarang pemutaran film tersebut sehingga pola yang terjadi menunjukkan tidak adanya instruksi nasional terkait pelarangan nobar.
“Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat,” kata Yusril.
Ia menjelaskan, film dokumenter itu memuat kritik terhadap proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan yang dinilai berdampak pada lingkungan hidup, kelestarian alam, serta hak ulayat masyarakat Papua.
Meski demikian, Yusril menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, walaupun terdapat sejumlah narasi yang dianggap provokatif.