Jum'at, 08/05/2026 23:50 WIB
Cebu, Jurnas.com - Para pemimpin negara-negara ASEAN resmi menyetujui serangkaian langkah strategis untuk meredam dampak konflik di Timur Tengah, yang terus mengganggu arus energi dan perdagangan global.
Kesepakatan ini dicapai dalam KTT ASEAN 2026 yang berlangsung di Cebu, Filipina, di bawah bayang-bayang kekhawatiran lonjakan harga minyak dan inflasi akibat perang Iran.
Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., selaku Ketua ASEAN 2026, mengumumkan bahwa blok regional tersebut telah menghasilkan deklarasi yang mendesak ratifikasi ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA).
Perjanjian ini memungkinkan negara anggota untuk saling berbagi pasokan bahan bakar saat terjadi gangguan pasokan global. Selain itu, ASEAN juga mendorong percepatan operasionalisasi ASEAN Power Grid, sebuah rencana jangka panjang untuk menghubungkan jaringan listrik antarnegara anggota menjadi satu sistem regional.
Meski demikian, Presiden Marcos mengakui bahwa implementasi teknis masih menjadi tantangan besar, sebagaimana dikutip dari The Straits Times.
"Semua ini adalah ide baru, dan beberapa di antaranya sebenarnya masih harus diratifikasi oleh masing-masing negara. Setiap orang memiliki jadwal yang berbeda. Namun, pemahaman semua pihak adalah bahwa ini semua harus dilakukan sesegera mungkin (ASAP)," ujar Ferdinand Marcos Jr pada Jumat (8/5).
ASEAN masih perlu menentukan mekanisme penyimpanan cadangan bahan bakar, prioritas distribusi saat terjadi kelangkaan, serta fungsi praktis dari sistem berbagi daya regional tersebut.
Dr. Collin Koh, pakar dari S. Rajaratnam School of International Studies Singapura, menilai langkah ini sebagai upaya ASEAN untuk menenangkan kekhawatiran publik dan investor, mengingat kawasan ini mengimpor sekitar dua pertiga kebutuhan minyak mentahnya.
Di sisi lain, Presiden Marcos mengeluarkan pernyataan mengejutkan dengan mengaitkan kerja sama ekonomi ASEAN-China yang lebih dalam dengan kemajuan perundingan Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan. Dia menekankan bahwa institusionalisasi mekanisme ekonomi regional dengan China sulit dilakukan sebelum kode etik tersebut difinalisasi.
Sebagai bagian dari penguatan keamanan kawasan, para pemimpin ASEAN juga mengadopsi deklarasi tentang kerja sama maritim, termasuk pembentukan Pusat Maritim ASEAN yang bertujuan untuk mengoordinasikan upaya keamanan dan keselamatan laut di seluruh Asia Tenggara.