Kamis, 30/04/2026 14:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kinerja Komisaris Independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) menuai sorotan, Sosialisman Hidayat Hasibuan. Center for Budget Analysis (CBA) mendesak agar pejabat tersebut segera diberhentikan karena dinilai tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai keberadaan komisaris independen di tubuh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap tata kelola perusahaan.
“Kalau tidak bisa bekerja dengan baik, untuk apa dipertahankan? Komisaris itu harusnya mengawasi, bukan membuat gaduh,” ujar Uchok, Kamis (30/4).
Komisaris Independen TASPEN Tinjau Langsung Penyerahan THR di Makassar
Komisi III: Evaluasi Kinerja Polri Tak Cukup Melihat Angka dan Capaian
Apresiasi Kinerja LPS Tahun 2024, Komisi XI Berikan Sejumlah Catatan
CBA menilai fungsi kontrol yang melekat pada jabatan komisaris independen tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini dinilai berisiko, mengingat Pelni merupakan BUMN strategis yang berperan penting dalam konektivitas nasional, khususnya di wilayah kepulauan.
Selain itu, Uchok juga menyinggung adanya dugaan perilaku yang dinilai tidak mencerminkan profesionalitas. Jika dibiarkan, hal tersebut berpotensi merusak kredibilitas perusahaan serta menurunkan kepercayaan publik terhadap BUMN.
“Jangan sampai posisi komisaris dijadikan ajang kepentingan lain di luar tugas pengawasan. Ini bukan jabatan simbolis,” tegasnya.
CBA pun meminta Kementerian BUMN untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Termasuk mempertimbangkan pencopotan apabila yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi standar kinerja dan integritas.
Menurut Uchok, jabatan strategis di BUMN harus diisi figur yang memiliki profesionalisme dan akuntabilitas tinggi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pelni maupun komisaris independen yang dimaksud terkait desakan tersebut.