Senin, 27/04/2026 19:09 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa capaian penurunan kemiskinan ekstrem menunjukkan progres signifikan, di mana sebagian masyarakat telah berhasil “naik kelas” melalui berbagai intervensi terpadu pemerintah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang dihadiri para menteri, wakil menteri, serta pimpinan lembaga terkait di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta, Senin (27/04/2026).
“Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Artinya, sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Ini capaian yang patut kita syukuri bersama,” ujar Menko PM Muhaimin.
Secara jumlah, penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa yang artinya sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas.
Menko Muhaimin: Olahraga Jadi Investasi Menuju Indonesia Sehat dan Berdaya
Menko PM Dorong Daerah Segera Berbenah di Seluruh Sektor
Kemenko PM Bangun Sistem Pelindungan PMI Berbasis Desa di Lampung Timur
Menko PM menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Dari sisi perlindungan sosial, bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6 persen dari total sasaran, dengan 56,7 persen di antaranya menerima lebih dari satu program intervensi. Sementara pembangunan Sekolah Rakyat (SR) tahap II menyentuh angka 69.
Dari perspektif peningkatan ketahanan pangan, data Kementerian Pertanian menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) di tahun 2025 mencapai angka 125,35 tertinggi sampai saat ini. Capaian tersebut didukung kestabilan harga gabah dan jagung, serta penegakan hukum untuk pastikan harga pasar sesuai HET yang ditetapkan Pemerintah.
Sementara itu, program pemberdayaan masyarakat juga terus diperluas, dengan lebih dari dua juta orang terlibat dalam program padat karya.
Di sektor ekonomi, akses pembiayaan bagi pelaku usaha terus diperkuat. Kemudian, sekitar dua juta debitur baru UMKM telah memperoleh akses permodalan, mendorong peningkatan produktivitas dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, sebanyak 111 ribu pekerja migran telah difasilitasi penempatannya, serta 28 ribu keluarga mendapatkan pendampingan melalui program reformasi agraria.
Tak hanya itu, kemajuan juga terlihat pada aspek infrastruktur dan layanan dasar. Sebanyak 99,4 persen kecamatan kini telah memiliki puskesmas, 82,3 persen desa memiliki layanan pendidikan dasar, dan 89 persen kecamatan memiliki layanan pendidikan menengah.
Pemerintah juga telah membangun dan merenovasi 10.171 unit rumah melalui program BSPS di 219 kabupaten/kota.
Penguatan ekonomi berbasis komunitas turut didorong melalui pelatihan bagi 514 pengurus dan 9.404 pendamping koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
“Selain itu, program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 60,2 juta penerima manfaat.
Di bidang pendidikan, sebanyak 61,9 juta penduduk telah terjangkau berbagai program pendidikan, termasuk operasional 166 Sekolah Rakyat yang menampung 14.963 siswa dari keluarga miskin,” kata Menko Muhaimin.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mengalokasikan tidak kurang dari Rp503,2 triliun melalui APBN, yang diperkuat dengan Rp129 triliun dari APBD untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia.
Menko PM menegaskan bahwa capaian ini menjadi pijakan penting untuk mencapai target yang lebih ambisius ke depan.
“Kita akan terus bekerja keras untuk mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026, dan menurunkan angka kemiskinan hingga maksimal lima persen pada 2029. Ini membutuhkan kerja bersama, konsistensi, dan fokus pada hasil nyata,” katanya.