Selasa, 14/04/2026 19:40 WIB
Roma, Jurnas.com - Italia resmi menangguhkan perjanjian pertahanan dengan Israel yang mencakup pertukaran peralatan militer dan penelitian teknologi. Hal ini disampaikan Perdana Menteri Giorgia Meloni dan sejumlah sumber diplomatik pada Selasa (14/4).
"Mengingat situasi saat ini, pemerintah telah memutuskan untuk menangguhkan pembaruan otomatis perjanjian pertahanan dengan Israel," kata Meloni menurut kantor berita Italia ANSA dan AGI.
Sementara itu salah seorang sumber diplomatik Italia yang berbicara secara anonim dalam laporan AFP membenarkan bahwa perjanjian tersebut telah ditangguhkan.
"Akan sangat sulit secara politik untuk terus mempertahankannya," ujar sumber tersebut.
PM Italia Usul Penangguhan Aturan Defisit UE di Tengah Risiko Konflik
Pimpinan DPR Kecam Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon: Indonesia Berduka
Legislator PKB Kecam Serangan Israel Tewaskan TNI: Negara Harus Bersikap
Perjanjian yang disetujui Israel pada 2006 itu ditinjau setiap lima tahun sekali dan mencakup kerja sama di bidang industri pertahanan, pendidikan dan pelatihan personel militer, penelitian dan pengembangan, serta teknologi informasi.
Ketegangan antara kedua negara memuncak dalam sepekan terakhir, setelah pemerintah Italia menuduh pasukan Israel menembakkan tembakan peringatan ke arah konvoi penjaga perdamaian PBB asal Italia di Lebanon.
Italia memanggil duta besar Israel sebagai bentuk protes atas insiden yang merusak setidaknya satu kendaraan, meski tidak menimbulkan korban jiwa.
Pada 13 April, Israel membalas dengan memanggil duta besar Italia menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang mengeluarkan pernyataan "serangan tidak dapat diterima" oleh pasukan Israel terhadap warga sipil Lebanon.
Tajani, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri, berada di Beirut pada 13 April untuk bertemu Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Menteri Luar Negeri Youssef Raggi.
Dia kemudian menulis di platform X bahwa kehadirannya di sana adalah untuk menyampaikan solidaritas Italia menyusul serangan Israel yang tidak dapat diterima terhadap penduduk sipil.