Selasa, 10/03/2026 14:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - DPR RI bersama pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terkait maraknya kepala daerah, khususnya bupati, yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan korupsi.
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).
Pernyataan Puan merespons pertanyaan soal maraknya bupati yang terkena OTT.
Dasco Pastikan Pertemuan Prabowo-Luhut-Chatib Tak Bahas Pergantian Menkeu
Dasco Ungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Luhut dan Chatib Basri
Dasco Pastikan Danantara hingga Himbara Siap Buyback Saham Perbankan
“Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut,” kata Puan.
Politikus PDIP ini beranggapan, pemerintah perlu mempertimbangkan pemberian pendidikan mengenai akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah.
Ia menilai kesadaran mengenai akuntabilitas sangat penting agar para kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan secara bersih dan bertanggung jawab.
“Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga,” terangnya.
Selain itu, Puan juga mempertanyakan apakah maraknya bupati yang terjerat kasus hukum tersebut berkaitan dengan tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilu.
Sebelumnya, sejumlah bupati dari berbagai daerah terseret kasus hukum terkait dugaan korupsi, di antaranya Bupati Pekalongan, Bupati Ponorogo, Bupati Pati, hingga Bupati Rejang Lebong.
Kasus-kasus tersebut ditangani oleh KPK yang telah menetapkan sejumlah bupati sebagai tersangka dan terus mendalami perkara dengan memeriksa sejumlah saksi terkait.