Rabu, 25/02/2026 15:01 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pemberian tunjangan hari raya (THR) masih mengacu pada regulasi lama, yaitu selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri
Yassierli menyebut bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Sekretariat Negara (Sekneg) terkait pengumuman surat edaran tentang pelaksanaan pemberian THR bagi pekerja.
"Kalau secara wajibnya kan memang H-7," kata Yassierli dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (25/2/2026).
Dia juga menegaskan bahwa pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada para pekerjanya.
WFH ASN Minim Efisiensi, Berpotensi Ganggu Layanan Publik
KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Hanif Dhakiri terkait Pemerasan RPTKA
Temui Menaker, Mendiktisaintek Ajak Integrasi Vokasi dan Industri
Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur kebijakan pengupahan di Indonesia serta tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan.
Dalam Pasal 2 Ayat (1) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.
“Kalau THR, kan, sudah ada regulasinya. Kalau tidak membayar THR tentu ada sanksi, ya,” kata Menaker Yassierli.
Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan pemberian THR dilakukan 21 hari sebelum Idulfitri.
Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, mengatakan hal ini guna mempersempit ruang manipulasi bagi perusahaan yang berniat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menjelang Lebaran demi meninggalkan kewajiban pemberian THR.
"THR harus dibayar tiga minggu sebelum Lebaran. Dan upah satu bulan sebelum Lebaran juga wajib dibayar penuh. Jangan beri celah bagi pengusaha untuk memainkan status buruh," ujar Said.