Rabu, 21/01/2026 13:30 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Hukum (Kemenkum) bersama Komisi III DPR RI menyepakati RUU tentang Hukum Acara Perdata jadi usul Legislatif.
"Undang-undang ini akan diajukan atas usul dari DPR," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/1).
Habiburokhman mengungkapkan alasan RUU tentang Hukum Acara Perdata jadi usul DPR RI. Salah satunya, agar pembahasan bisa dilakukan dengan cepat.
"Ya. Ini supaya apa? Supaya lebih cepat. Jadi pertimbangan itu saja, ya, bahwa undang-undang ini akan ditarik dan menjadi usulan DPR," katanya.
Gerindra Dorong Pencabutan Izin Taksi Hijau Usai Insiden Bekasi Timur
Legislator PDIP Desak Evaluasi Menyeluruh Standar Operasional KAI
Buntut Kekerasan di Daycare Yogyakarta, DPR Segera Panggil Mendikdasmen
Habiburokhman kemudian meminta persetujuan peserta rapat agar RUU ini jadi usul DPR. Peserta rapat pun menyetujuinya.
"Ini teman-teman sepakat, ya, bahwa, apa namanya, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, ya, menjadi usul inisiatif DPR dan akan berproses sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku," ucap Habiburokhman yang dijawab setuju peserta rapat.
Sementara itu, Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej menyambut baik usulan agar RUU ini menjadi usul dari DPR. Pemerintah akan menyesuaikan proses lebih lanjutnya.
"Kami pemerintah menyambut baik usulan dari pimpinan Komisi III bahwa RUU tentang Hukum Acara Perdata itu menjadi inisiatif DPR, dan selanjutnya kami akan sesuaikan dengan proses yang berlaku," tandasnya.