Rabu, 20/11/2024 14:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Salah satu kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah melakukan penyadapan. Maka, kewenangan penyadapan KPK tersebut dianggap perlu untuk dilakukan audit agar tidak disalahgunakan.
Demikian disampaikan calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Benny Mamoto, saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (20/11).
Menurutnya, kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan sangat rawan untuk disalahgunakan. Sehingga, tidak hanya pengawasan tetapi juga harus dilakukan audit independent dalam setiap penyadapan.
"Dalam kaitan penyadapan, karena kami pernah bertugas di BNN dan salah satu tugasnya adalah menyadap. Ini memang sangat rawan untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu tidak hanya pengawasan tapi juga audit harus dilakukan," kata Benny.
Komisi III DPR Desak Polisi Bongkar Jaringan Prostitusi Online di Medan
DPR Ingin Pengawasan Haji Lintas Sektor Lebih Maksimal
Komisi III Minta Hukum Tidak Dijadikan Alat Penindas Rakyat Kecil
Sehingga, lanjut Benny, dengan adanya audit tersebut maka nanti akan terdetekswi jika ada nomor-nomor yang disisipkan untuk kepentingan tertentu.
"Dalam konteks ini karena kewenangan sudah dicabut oleh MK masalah izin penyadapan ini, maka menurut kami perlu ada audit. Maka setelah 14 hari hasil penyadapan diberitahukan hasilnya, maka perlu pula disampaikan auditnya," kata Benny.
Oleh sebab itu, kata Benny, masalah audit penyadapan itu perlu dibicarakan bersama pimpinan KPK. Hal itu juga sebagai bentuk transparansi dalam menindak kejahatan korupsi.
"Kami perlu menyampaikan ini untuk membahas masalah ini untuk disepakati. Sebagai bentuk transparansi, audit independent menjadi penting, sehingga menjadi takut untuk disalahgunakan wewenangnya," kata Benny.
Keyword : Komisi III DPR Uji Kelayakan Dewas KPK Calon Dewas KPK Penyadapan Rawan Disalahgunakan Audit Pen