Kamis, 04/09/2025 20:11 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ormas sayap (underbow) Partai Golkar, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) sama sekali tidak terlibat dalam aksi-aksi unjuk rasa yang berlangsung medio 25-31 Agustus 2025 di Jakarta maupun di beberapa daerah lain di Indonesia.
Hal itu sebagaimana diutarakan Ketua MKGR Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rizki Faisal dalam keterangan resminya, Kamis (4/9).
“Kami sangat menyesalkan dan prihatin dengan tindakan tersebut. MKGR sama sekali tidak pernah menginstruksikan, mengizinkan, atau terlibat dalam aksi-aksi (demonstrasi) yang dimaksud,” tegasnya.
Pernyataan Rizki yang juga anggota Komisi III DPR RI ini merespons akun Instagram @kucing.kecilll yang diunggah beberapa saat lalu.
Aparat Kepolisian Diingatkan, Jangan Ada Ruang bagi Pelaku Kekerasan
Pimpinan DPR Desak Polisi Tangkap Pelaku Penyekapan Perempuan
Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional
Disebutkan dalam postingan tersebut: “Massa Anarko dari MKGR datang, langsung blokir tol dan buat rusuh. Keren ya, seolah-olah tidak ada yang melihat mereka.”
“@kucing.besarrr akan melakukan mapping dan membagikan siapa sebenarnya yang menggerakkan massa anarko pada 28 Agustus setuju gak teman-teman. Salam merah putih.”
Postingan tersebut, ditekankan Rizki, sangat menyesatkan dan berpotensi menimbulkan polemik serta kesalahpahaman publik. Padahal sejatinya MKGR dengan tegas melarang adanya pengibaran atribut-atribut dalam aksi demonstrasi.
“MKGR berdiri di atas nilai kekeluargaan, gotong royong, dan persatuan bangsa. Kami ingin meluruskan informasi ini agar masyarakat tidak salah tafsir seolah-olah MKGR mendukung atau ikut serta dalam aksi-aksi Agustus di Jakarta maupun di daerah lain. Itu sama sekali tidak benar,” tegas Legislator Dapil Kepri ini.
Lebih jauh, Rizki Faisal berharap publik tidak terburu-buru untuk menyerap informasi yang beredar di media sosial, terlebih belum diketahui jelas nilai-nilai kebenarannya.
“MKGR menolak keras segala bentuk penyalahgunaan atribut organisasi, apalagi jika digunakan dalam demonstrasi yang tidak ada kaitannya dengan perjuangan organisasi,” pungkas mantan aktivis 98 ini.