Kamis, 14/08/2025 15:17 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan meminta Bank Indonesia (BI) untuk memperbaiki strategi sosialisasi Payment ID, sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino menyebutkan, isu Payment ID telah menuai polemik di tengah masyarakat. Sebab, sistem Payment ID akan mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan, mulai dari transaksi jual beli, penggunaan dompet elektronik (e-wallet), rekening bank, hingga kartu kredit.
“Harapannya BI mempersiapkan lebih baik. Sosialisasi harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesan pengawasan total terhadap transaksi," kata Harris, dalam keterangan persnya, Kamis (14/8).
Legislator Dorong Santunan Layak bagi Keluarga Guru Korban Tabrakan Kereta
Belajar dari Tiongkok, Pemerintahan Prabowo Percepat Pengentasan Kemiskinan
DPR Minta Pengawasan dan Penindakan Diperketat di Perlintasan Sebidang
"Sebelum diuji coba, bicarakan dulu dengan kami di Komisi XI. Pemerintahan Pak Prabowo membutuhkan kestabilan, jangan sampai bikin gaduh yang tidak perlu,” imbuh politikus PDIP itu.
Sementara itu, menurut Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, masyarakat masih terkejut dengan isu Payment ID, setelah sebelumnya sempat muncul kasus pemblokiran rekening yang menimbulkan keresahan. Sehingga perlu adanya sosialisasi yang baik kepada publik.
“Sosialisasi ini harus terus dilakukan. Masyarakat belum menangkap secara utuh maksud dan tujuan Payment ID. Kalau dilaksanakan tanpa pemahaman yang lengkap, dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan lagi,” tandasnya.
Keyword : Warta DPR Komisi XI PDIP BI strategi sosialisasi Payment ID