Senin, 11/11/2024 18:22 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Komisi III DPR menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta dihadiri seluruh Kapolda di seluruh Indonesia. Raker tersebut dalam rangka membahas sejumlah isu penegakkan hukum di tanah air.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi III DPR dari Dapil NTT Stevano Rizki Adranacus menyoroti sejumlah isu terkait Tindak Pindana Perdagangan Orang (TPPO).
Menurutnya, isu TPPO ini bukan saja tentang Ipda Rudy Soik. Permasalahan TPPO adalah masalah yang harus diselesaikan secara struktural dan komprehensif. Untuk itu, Stevano mengapresiasi Kapolri atas dibentuknya Direktorat PPA - PPO.
Legislator Minta Pemerintah dan BI Jaga Kepercayaan Investor Domestik
Legislator NasDem Desak Aparat Hukum Usut Tuntas Skandal Ekspor CPO
R dan N Disebut Cukong Tambang Ilegal di Sumbar, Anggota DPR: Tindak Tegas!
"Ini merupakan langkah progresif Kapolri yang harus kita apresiasi. Apalagi Direktorat ini dipimpin oleh seorang Jenderal Wanita. Harapannya benar-benar bisa memahami betul masalah perempuan dan anak," kata Stevano, usai Raker bersama Kapolri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/11).
Sebab, kata Stevano, isu TPPO sudah sangat meresahkan dan memprihatinkan bagi masyarakat khususnya warga di Nusa Tenggara Timur (NTT). Stevano meminta Kapolri untuk membuat skala prioritas daerah-daerah yang memiliki kasus TPPO tinggi seperti di NTT.
"Saya merasa pembentukan direktorat ini merupakan jawaban terhadap aspirasi masyarakat NTT mengingat kasus TPPO di NTT sudah sangat memprihatinkan. Selain penguatan di Mabes, Kapolri juga harus melakukan penguatan Subdit PPA-PPO di Polda-Polda, baik dari segi anggaran maupun kualitas SDM-nya" tegas legislator muda asal NTT tersebut.Stevano Apresiasi Pembentukan Direktorat PPA-PPO: Jawab Aspirasi Rakyat NTT