Minggu, 04/08/2024 20:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pembagunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta intervensi pemerintah daerah (pemda) guna mengendalikan harga jagung.
Hal ini disampaikan Muhadjir ketika bertemu para petani sekaligus meninjau area persawahan tanaman jagung dalam rangka panen raya di Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, pada Sabtu (3/8) kemarin.
"Yang wajar, petani jangan sampai dirugikan, dan juga tolong tidak ada `pemain` yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan dan berakibat pada kerugian petani," ujar Muhadjir.
Mengantisipasi harga jual yang anjlok dan merugikan petani, Muhadjir mengatakan pemerintah daerah harus terlibat menyediakan anggaran untuk melakukan intervensi melalui pembelian hasil panen kepada petani secara langsung. Upaya ini dinilai akan mampu mengawal stabilitas harga jagung dipasaran.
Menko PMK Pastikan Operasi SAR di Cisarua Kerja 24 Jam Nonstop
Longsor Cisarua, Menko PMK: Saat Ini, Prioritas Utama Penyelamatan Jiwa
Mendes Dampingi Presiden Panen Raya Bareng Petani di Karawang
"Mestinya pemerintah daerah bisa menyediakan anggaran untuk melakukan pembelian. Petani itu sebetulnya kalau berproduksi jagung tidak kalah dengan petani Vietnam, petani Brasil, tidak kalah. Bahkan, mental kerja petani kita hebat," jelas Muhadjir.
Panen raya menghasilkan jagung hibrida NK 212 di area sawah sepanjang Jalan Raya Ponorogo-Trenggalek, Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo. Hasil panen itu, ucap Muhadjir, harus dapat dimanfaatkan sebagai sumber pemenuhan asupan makan harian yang selama ini bergantung pada komoditas beras, termasuk dalam program makan bergizi gratis yang akan dijalankan mendatang.
"Program makan bergizi gratis harus memberikan edukasi kepada siswa tentang diversifikasi pangan bahwa karbohidrat tidak hanya ada di beras, banyak sekali sumber bahan makanan yang karbohidratnya tidak kalah dibanding beras," kata Muhadjir.