Ketua MPR Minta Kebijakan Tapera Ditunda, Dinilai Minim Sosialisasi

Rabu, 29/05/2024 14:48 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta kebijakan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk ditunda. Kebijakan tersebut dinilai minim sosialisasi.

“Saran saya supaya tidak jadi pro kontra dihold dulu sambil dilakukan sosialisasi baru kemudian dilakukan kembali. Ya, jika memungkinkan ditunda dulu agar masyarakat memahami manfaat dan faedahnya,” kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/5).

Politikus Golkar ini menilai saat ini seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat. Karenanya, kebijakan tersebut seharusnya dikaji ulang.

“Sebetulnya menurut saya ini perlu dilakukan kaji, dikaji kembali, karena dibutuhkan sekarang adalah upaya meningkatkan kemampuan daya beli, meningkatkan pendapatan masyarakat setiap rumah tangga bukan malah kemudian dipotong sehingga kemampuan mewujudkan kebutuhan riilnya menjadi hilang sebagian,” tegasnya.

"Ada kebutuhan 15 persen lebih dari rakyat kita yang belum memiliki rumah. Itulah makannya pemerintah membuat program pengadaan satu juta rumah kalau nggak salah, tapi memang antara cita-cita dan realita selalu ada gap apalagi sekarang timbul pro kontra soal Tapera," demikian Bamsoet menambahkan.

 

TERKINI
Kemenkum RI Tegaskan Tetap Batalkan Status Badan Hukum PLK Filep: Perlu Audit Participating Interest 10% SKK Migas dan BP Tangguh Anggota DPR Pertanyakan Anggaran 83.980 Posbankum Desa/Kelurahan Taliban Buka Pintu Investasi untuk AS di Sektor Tambang