Rabu, 01/05/2024 03:03 WIB
JENEWA - Taliban di Afghanistan menghadapi kritik atas catatan hak asasi manusia mereka pada pertemuan PBB pada hari Senin. Washington menuduh mereka secara sistematis merampas hak asasi perempuan dan anak perempuan.
Namun, pada pertemuan pertama yang canggung di Dewan Hak Asasi Manusia PBB, para penguasa negara yang bersangkutan saat ini tidak akan hadir karena mereka tidak diakui oleh badan global tersebut.
Afghanistan malah akan diwakili oleh seorang duta besar yang ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya yang didukung AS, yang digulingkan oleh Taliban pada tahun 2021.
Dalam serangkaian pertanyaan yang disusun dalam dokumen PBB menjelang peninjauan tersebut, Amerika Serikat menanyakan bagaimana pihak berwenang akan meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran terhadap warga sipil, “khususnya perempuan dan anak perempuan yang secara sistematis dirampas hak asasinya”?
Tingkatkan Hubungan, Taliban akan Bergabung dalam Forum Belt and Road China
Taliban Sebut Korban Gempa Bumi di Afghanistan Mencapai 2.053 Orang
Taliban Sebar 62 Ribu Kamera di Kabul, Adopsi Pengawasan Amerika
Laporan tersebut juga menyerukan pemajuan hak-hak kelompok LGBTQ, dan mencatat adanya “eskalasi ancaman dan pelecehan” sejak pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban.
Inggris dan Belgia juga mengajukan pertanyaan tentang perlakuan Taliban terhadap perempuan. Secara total, 76 negara telah meminta untuk hadir pada pertemuan tersebut.
Taliban mengatakan mereka menghormati hak-hak sejalan dengan interpretasi mereka terhadap hukum Islam.
Sejak mereka kembali berkuasa, sebagian besar anak perempuan dilarang bersekolah di sekolah menengah atas dan perempuan dilarang bersekolah di universitas. Taliban juga telah melarang sebagian besar staf perempuan Afghanistan untuk bekerja di lembaga bantuan, menutup salon kecantikan, melarang perempuan memasuki taman, dan membatasi perjalanan bagi perempuan jika tidak ada wali laki-laki.
Di bawah sistem PBB, catatan hak asasi manusia suatu negara harus ditinjau oleh rekan sejawat dalam pertemuan publik Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa, yang menghasilkan serangkaian rekomendasi.
Meskipun tidak mengikat, hal ini dapat menarik perhatian terhadap kebijakan dan menambah tekanan bagi reformasi. Dewan Hak Asasi Manusia PBB, satu-satunya badan global antar pemerintah yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia, juga dapat mengamanatkan penyelidikan yang buktinya terkadang digunakan di pengadilan nasional dan internasional.