Hadapi Ramadhan, DPR Minta Pertamina Utamakan Layanan buat Masyarakat

Sabtu, 09/03/2024 14:42 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Anggota komisi VII DPR RI Zulfikar Hamonangan mencermati program-program pertamina dalam menghadapi ramadan dan idul fitri hanya berfokus pada pelayanan produk.

Politikus Partai Demokrat ini juga meminta pertamina untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat atau people service.

"Pertamina merupakan salah satu BUMN yang besar namun belum memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, dalam menghadapi momentum lebaran tahun ini  jika pertamina ingin menjadi perusahaan yang besa maka harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/3).

Hal yang sama diutarakan saat rapat kunjungan kerja komisi VII DPR dengan Pertamina Patra niaga, Bali, belum lama ini.

Zulfikar juga menegaskan pertamina tidak boleh kalah dengan perusahaan swasta yang memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat.

"Pertamina juga dapat bersinergi dengan institusi atau stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat," katanya.

Dia menjelaskan Pertamina merupakan perusahaan besar BUMN yang besar namanya, tapi tidak besar servisnya. Di setiap tahun selama bulan Ramadan dan idul Fitri tidak ada bengkel gratis pertamina dipingir jalan, yang ada malah razia ketupat.

"Saya pergi ke kampung, hutan, hampir kira-kira kadang 50 kilo hutan semua, gak ada satupun bengkel gratis pertamina dipingir jalan, pertamina bisa berpartner dengan kepolisian, pasang tenda pertamina disebelahnya, lebaran bukan lagi promosi, kita berpikir servis pelayanannya, saya mengatakan seperti ini karena ini yang saya rasakan dengan pertamina," jelas Zulfikar.

Ia berharap pertamina dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyaraka. "Hal ini dapat menjadi evaluasi untuk diaplikasikan di tahun depan dalam menyambut mudik lebaran, jika memang program tersebut tidak dapat dilaksanakan tahun ini," pungkasnya.

 

 

TERKINI
Kemenkum RI Tegaskan Tetap Batalkan Status Badan Hukum PLK Filep: Perlu Audit Participating Interest 10% SKK Migas dan BP Tangguh Anggota DPR Pertanyakan Anggaran 83.980 Posbankum Desa/Kelurahan Taliban Buka Pintu Investasi untuk AS di Sektor Tambang