Kamis, 01/02/2024 14:41 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, pertanyakan alasan Menteri BUMN, Eric Thohir membentuk jabatan Wakil Direktur Utama di Pertamina.
Menurut dia, jabatan baru tersebut terkesan dipaksakan dan sekedar mengakomodasi kepentingan pihak tertentu, mengingat sebentar lagi masa kerja Pemerintahan Joko Widodo akan berakhir.
Mulyanto mengaku sebelumnya Menteri BUMN, Komisaris dan Direktur Utama Pertamina belum pernah membicarakan pengadaan jabatan baru ini dengan Komisi VII DPR RI. Sehingga ia mengaku tidak tahu akan seperti apa pembagian tugas antara Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama Pertamina nanti.
"Saya tidak tahu apa maksud dan urgensi adanya posisi Wakil Direktur Utama Pertamina di tahun politik seperti sekarang ini. Saya melihat tidak ada urgensinya,” katanya kepada wartawan, Kamis (1/2).
Legislator PKS: Terjadi Ketimpangan Dalam Pengelolaan Mudik 2026
Hukum Mencuri karena Kelaparan, Apakah Diperbolehkan dalam Islam?
Komisi X: Pendidikan Tinggi Hak Seluruh Warga, Bukan Privilese
“Bagaimana pembagian tugas pokok dan fungsi antara Wakil Dirut dengan Dirut. Ini juga tidak dijabarkan Menteri BUMN. Bisa jadi nantinya Wakil Dirut ini hanya menjadi pajangan. Atau malah jadi kisruh,” sambungnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, saat ini saja antara Dirut dengan Komut terkesan tidak kompak. “Apalagi kalau nanti Wakil Dirut juga bersimpang jalan dengan Dirut, ini bisa semakin runyam dan melemahkan Pertamina," kata Mulyanto.
Oleh karena itu, Legislator Dapil Banten III ini meminta Menteri BUMN menjelaskan persoalan ini ke publik. Sehingga tidak muncul kecurigaan publik pada BUMN Pertamina ini.
"Ini akan semakin sulit bagi publik untuk menghapus kesan BUMN sebagai sapi perahan," tegas Mulyanto.