Kamis, 25/01/2024 10:56 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Aktivis sekaligus CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta menilai, dukungan Presiden Joko Widodo kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran semakin terang benderang.
Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Jokowi yang mengatakan bahwa presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye dalam Pemilu 2024. Padahal pada 2023 silam, Jokowi menyatakan netral dalam Pilpres 2024.
“Presiden sendiri telah menyatakan netral di tahun 2023. Tapi gelagatnya tidak pernah menunjukan bahwa beliau netral, dan hari ini kita lihat beliau menunjukan bahwa beliau berpihak,” kata dia saat diskusi daring bertajuk `Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral?`, pada Rabu 24 Januari 2024 malam.
Terlebih, adanya dugaan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi yang diduga kuat sebagai jalan meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
KPK Sudah Panggil Sejumlah Pihak Terkait Penyelidikan Korupsi Whoosh
Legislator PDIP: Pemilu 2024 Terburuk, Perlu Diperbaiki bukan Diganti
Inilah Kasus-kasus Sektor Pertanian Era Jokowi
“Ya kita lihat keberpihakan Jokowi di Pilpres ini, semakin menunjukan bahwa yang ingin dibangun Jokowi di akhir periodenya yaitu dinasti politik, bukan kesejahteraan sebagaimana dia di awal menjabat,” tuturnya.
Kegiatan Diskusi Daring bertajuk Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral? digelar Forum Intelektual Muda dengan menghadirkan Aktivis YLBHI Patra M Zen, Pendiri OM Institute Okky Madasari, CEO Founder Youth Society Bryan Pasek Mahararta dan Pengamat Politik Prof Ikrar Nusa Bhakti sebagai narasumber. Kegiatan ini juga diikuti puluhan mahasiswa dan pemuda dari berbagai daerah.
Co Founder Forum Intelektual Muda Muhammad Sutisna mengatakan, diskusi ini merupakan upaya membangun kesadaran kelompok intelektual terhadap sikap kesewenang-wenangan Jokowi dan upaya pelemahan demokrasi.
Dia melihat bahwa Jokowi lebih mementingkan keluarga pribadinya ketimbang membangun bangsa dan negara.
“Ini yang menjadi perhatian kita bersama,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa presiden dan menteri mempunyai hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu. Hanya saja, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.
Jokowi menyatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Pernyataan presiden ini mendapatkan respons yang beragam dari berbagai tokoh dan masyarakat. Banyak yang menilai, pernyataan Jokowi ini semakin menegaskan keberpihakan Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.