Selasa, 16/01/2024 09:45 WIB
Nusa Dua, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyoroti pentingnya pembangunan desa sebagai agenda utama pembangunan Indonesia.
Untuk itu, menjelang akhir periode RPJMN 2020-2024, proses pembangunan desa harus lebih aktif dan menghasilkan dampak nyata, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan.
"Pembangunan desa semakin kedepan harus semakin eksis. Ini pembangunan harus makin bagus dan legasinya juga harus dikembangkan," tegas Gus Halim, sapaan akrabnya saat membuka Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2024 di Bali pada Senin (15/1/2024).
Terjadinya pembangunan desa yang menjadi bagian besar dari kebijakan Presiden Joko Widodo tidak bisa lepas dari digulirkannya dana desa selama sembilan tahun terakhir. Angka Rp539 T yang diterima desa sejak 2015 lalu bukan jumlah kecil dan hal ini harus terus dilanjutkan dengan proses pendampingan untuk menjadikan desa mampu mencapai level lebih tinggi lagi.
Tak Jadi Menikah, Channing Tatum dan Zoe Kravitz Batalkan Pertunangan setelah 3 Tahun Bersama
Heidi Klum Takut Membayangkan Kostum Halloween Epiknya tak Sempurna
Tamu Wanita Harus Seksi, Sean Diddy Combs Pakai Timbangan untuk Syarat Masuk ke Pesta Liarnya
Gus Halim menjelaskan seluruh dana desa wajib dirasakan manfaatnya secara langsung khususnya pada masyarakat kelas terbawah. Namun demikian, kebermanfaatan dana desa tersebut tetap bisa dirasakan dari beragam kalangan meskipun secara tidak langsung, salah satu di antaranya dengan infrastruktur desa yang semakin baik.
Lebih lanjut Profesor Kehormatan UNESA ini menilai angka dana desa harus terus ditingkatkan selaras dengan semakin luasnya wewenang desa untuk menjalankannya. Sehingga desa benar-benar sebagai subjek dalam pembangunan, dan semakin kreatif dengan memanfaatkan potensi desa yang kondisinya bermacam-macam.
"Dana desa harus tambah ini yang kita perjuangkan melalui revisi UU Desa. Tentu kewenangannya juga. Jangan hanya ngomong angka tambahan dana desa, ini absurd dan sia-sia jika enggak dikasih kewenangan. Nanti ujung-ujungnya bingung," imbuhnya.
Sekadar informasi, Rapat Kerja Kemendes PDTT Tahun 2024 dengan tema Penuntasan Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024 dan Sasaran Program 2020-2024 Bidang Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi digelar di Vouk Hotel & Suites Nusa Dua Senin-Rabu, 15-17 Januari 2024.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wamendes Paiman Raharjo, Sekjen Taufik Madjid Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kemendes PDTT, Staf Khusus Menteri Nasrun Annahar, Advisor Menteri Profesor Yoyon Suryono, dan Tim SPU Strategic Policy Unit.
Sementara berperan sebagai narasumber yakni Plt. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Bappenas Tri Dewi Virgianti, Direktur Regional II Bidang Ketransmigrasian Bappenas Mohammad Roudo, Direktur Regional III Bidang Daerah Afirmasi Bappenas Eka Retna Wulandary, Fungsional Perencanaan Ahli Madya Alvia Oktavalerina, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali Luh Gita Andari, dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Badung Komang Budi Argawa.