Kamis, 14/12/2023 13:19 WIB
Jakarta, Jurnas.com- Calon Presiden (Capres) Prabowo mengakui bahwa saat ini masih terdapat banyak praktik pungutan liar (pungli) yang memengaruhi pedagang dan pengusaha. Dia menyatakan bahwa pungli sering kali muncul karena tingginya biaya ekonomi yang membuat orang terdorong untuk melakukan pungli demi mendapatkan pendapatan tambahan.
"Pungli itu akibat dari biaya ekonomi yang tinggi, yang mengalami degradasi," kata Prabowo, saat berdialog dengan pedagang dan pengunjung pasar Tanah Abang, di Jakarta, Rabu (17/6).
Menurutnya, praktik pungutan liar sangat merugikan karena mendorong pedagang untuk menghadapi biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebagai calon wakil presiden yang didukung oleh Partai Gerindra dan PDIP, ia berkomitmen untuk memberantas pungutan liar apabila terpilih kelak.
"Kami akan melakukan ke depan untuk bagaimana memberantas masalah pungli," tuturnya.
Konsumsi Garam Berlebih Diduga Percepat Penurunan Daya Ingat pada Pria
Program Revitalisasi Kemendikdasmen Beri Dampak Nyata di Magelang
Meski IHSG Menguat, Lima Saham Ini Terkoreksi
Prabowo menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melakukan peningkatan secara menyeluruh dalam kondisi ekonomi negara. Salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan dan peningkatan gaji bagi seluruh elemen pemerintahan.
"Ada perbaikan gaji dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik," tegasnya.
Di kesempatan yang sama, calon wakil presiden Wiranto juga mengungkapkan komitmen yang sama untuk menghapus praktik pungutan liar. Baginya, pungutan liar membuat citra Indonesia rentan di mata negara-negara lain. Karena pungutan liar, pengusaha atau pedagang yang ingin berinvestasi di Indonesia terpaksa mengeluarkan biaya yang tinggi.
"Saya setuju dengan apa yang dikatakan Prabowo bahwa kita harus memberantas pungli. Namanya juga pungli atau uang siluman," lontarnya.
Wiranto juga mengungkapkan keprihatinan terhadap kompleksitas birokrasi yang menjadi penghalang bagi investor untuk berbisnis di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang jelas, termasuk penegakan hukum yang tegas, tanpa kompromi. Tetapi juga dengan memberikan imbalan atau insentif yang sesuai dan memadai.
"Ini harus kita berantas dengan suatu kebijakan yang keras dan tegas bahwa pungli harus kita hapus dari bumi Indonesia," tegasnya.
Keyword : Pungli Pungutan Liar Prabowo Subianto Calon Presiden