Selasa, 19/09/2023 14:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Charles Meikyansyah menyatakan pihaknya dapat memahami bahwa subsidi mobil listrik ditujukan untuk membangun percepatan dalam rangka mendorong pengembangan ekosistem yang dapat menarik investasi. Sehingga, hal itu dapat meningkatkan lapangan kerja, serta hadirnya teknologi baru dan inovasi.
Namun, dirinya memandang bahwa anggaran untuk subsidi mobil listrik tersebut lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
“Namun demikian Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa anggaran tersebut lebih baik disalurkan ke sektor-sektor produktif yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak seperti sektor pertanian yang selama ini kita tahu menyerap banyak tenaga kerja dimana pertumbuhan terus menurun dari tahun-ketahun,” tutur Charles Meikyansyah ketika membacakan pendapat mini Fraksi Partai NasDem sebagai sikap akhir fraksi pada pembicaraan tingkat I pembahasan RUU tentang APBN 2024 di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (19/9).
Selain itu, Politisi Fraksi NasDem itu juga memandang bahwa penurunan kontribusi sektor industri pengolahan harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah dalam RAPBN 2024 diharapkan untuk mendorong agroindustri dengan memberikan porsi yang lebih besar terhadap proses hilirisasi sektor pangan.
KPK Periksa Dirut PT Taspen Terkait Korupsi Investasi Fiktif
KPK Cecar Antonius Kosasih Soal Penempatan Dana PT Taspen Rp1 Triliun
KKP Tawari Investor Garap Sisi Hilir Perikanan
Kemudian, ia juga mengharapkan pemerintah untuk menangani fenomena informalisi terutama dalam kaitan dengan upaya mengurangi kemiskinan. BPS sendiri dalam laporannya hingga Februari 2023, mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal sebanyak 60,12 persen sementara sisanya sebanyak 39,88 persen bekerja di sektor informal.
“Serta meminta Pemerintah melakukan validasi dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial secara berkelanjutan untuk menjamin ketepatan sasaran berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan,” tutur Legislator dapil Jawa Timur IV itu.