Upaya Bebas TB di Tanah Air Harus Jadi Kepedulian Bersama

Minggu, 10/09/2023 16:15 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Target bebas Tuberkulosis (TB) pada 2030 harus dibarengi dengan penerapan strategi yang terukur dengan dukungan semua pihak.

"Sejumlah langkah yang telah dipersiapkan untuk mencapai bebas TB pada 2030 harus benar-benar direalisasikan sesuai dengan rencana yang disepakati," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Minggu (10/9).

Berdasarkan Global TB Report 2022, Indonesia merupakan negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia setelah India, dengan estimasi kasus sebanyak 969.000 dan angka kematian 144 ribu per tahun.

Kementerian Kesehatan telah menetapkan strategi nasional dalam pengendalian TB, antara lain dengan menambah fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu mengidentifikasi TB, memperkuat dan memperluas surveilans berbasis laboratorium, membentuk TB Army untuk pelacakan pasien initial Lost to Follow Up dengan melibatkan penyintas TB dan organisasi TB, selain itu juga mengembangkan vaksin TB.

Menurut Lestari, sejumlah langkah tersebut merupakan langkah strategis yang harus menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan di sektor kesehatan.

Apalagi, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan untuk merealisasikan sejumlah langkah tersebut saat ini semakin besar dengan semakin luasnya dampak perubahan iklim hingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Percepatan untuk merealisasikan berbagai strategi pengendalian TB tersebut, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, harus menjadi kepedulian para pemangku kebijakan, mengingat semakin banyaknya faktor yang mengancam kesehatan masyarakat.

Rerie berharap, para pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta bisa berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan percepatan bebas TB di tanah air.

Rerie sangat berharap secara umum kualitas kesehatan masyarakat Indonesia terus membaik dengan semakin gencarnya berbagai upaya peningkatan imunitas masyarakat serta pelestarian lingkungan di sekitar kita.

TERKINI
DPR Wanti-wanti Pemerintah, Jangan Gadaikan Konstitusi Kerja Sama dengan Israel Komisi XI DPR Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Korea Selatan Diumumkan Juni 2024, Jokowi Beber Kriteria Pansel Capim KPK Habis Disidang Etik, Nurul Ghufron Kode Mau Maju Jadi Capim KPK Lagi