Kamis, 23/02/2017 15:25 WIB
Jakarta - Sengketa Freeport dengan pemerintah soal status kontrak dan larangan ekspor konsentrat dinilai memiliki kelemahan. Dimana, kelemahan pemerintah dalam konsistensi Undang-Undang (UU).
Demikian disampaikan Anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo, dalam sebuah diskusi bertajuk "Freeport: Kebijakan Pemerintah dan Ancaman Koorporasi", di Pressroom DPR, Jakarta, Kamis (23/2).
Keliling Smelter, Menaker Ingin Pastikan K3 Diterapkan dengan Baik
Menaker Canangkan Bulan K3 Nasional 2024 di Smelter Freeport Gresik
Ditjen Hubla dan PT Freeport Indonesia Tanda Tangani Perjanjian Serah Terima Aset dan Properti
Keyword : PT Freeport Indonesia Sengketa Freeport