DPR Minta Freeport Tarik Ancaman

Rabu, 22/02/2017 19:02 WIB

Jakarta - Anggota komisi I DPR dari Fraksi Golkar,  Bobby Adhityo Rizaldi mengimbau PT Freeport Indonesia lebih luwes dalam menyepakati kejasama bisnis pertambangan dengan pemerintah Indonesia. Ia meminta Freeport menarik ancaman akan menuntut Indonesia ke arbitrase Internasional.

"Jangan sampai pakai ancaman yang berpotensi membangkitkan konflik dan menggeser masalah menjadi nasionalisme versus westernisasi," ujar Bobby di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Bobby mengidealkan Freeport menjunjung prinsip bisnis komersial dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah. "Apakah dengan rezim IUPK atau perdebatan seputar pembangunan smelter," ucapnya.

Bobby mengatakan,  sebagai perusahaan besar, Freeport sebaiknya terbuka dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Ia menyayangkan Freeport justru menggertak pemerintah hingga menjadi pemberitaan yang meluas.

Lebih lanjut Bobby meminta pemerintah lebih selektif menunjuk perwakilannya mengisi jajaran direksi PT Freeport Indonesia. Ia mengaku heran, munculnya kegaduhan Freeport justru kerap dipicu mereka.

"Ketegangan ini dikarenakan perwakilan Freeport di Indonesia adalah profil yang cendeung malah menimbulkan konflik," jelasnya.

TERKINI

Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik Mendes Sosialisasikan Program Magang di Jepang saat Dialog dengan Siswa NTB Rudianto Lallo Sabet KWP Award 2026, Legislator Muda Humanis dan Responsif Komut Pertamina Kunjungi FT Padalarang, Pastikan Distribusi Energi Optimal