Jum'at, 04/08/2023 17:15 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencan Nasional (BKKBN) mengatakan, kenaikan angka mental emotional disorder atau gangguan emosi di kalangan remaja harus menjadi perhatian serius.
Hal itu disampaikan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo pada Seminar Nasional `Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Rangka Implementasi Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam Menyusun Kebijakan`, Jakarta, Jumat (4/8).
Hasto mengatakan, sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi masalah kuantitas dan kualitas penduduk. Akan tetapi, juga menghadapi masalah yang ada hubungannya dengan manusia itu sendiri.
Walaupun prevalensi stunting Indonesia dalam beberapa tahun memang terus mengalami penurunan, terbaru turun dari 24,4 persen di tahun 2021 menjadi 21,6 persen di 2022. Namun, penurunan ini tidak dibarengi dengan penurunan angka mental emotional disorder.
Gerakan Ayah Ambil Rapor Anak, Ada Iming-Iming Foto Berhadiah
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Sederet Fakta Penyebab Anak Menjadi Stunting, Ini Penjelasan BKKBN
"Tetapi saya ingatkan karena mental emotional disorder ini meningkat menjadi 9,8 persen, ya, meskipun prevalensi stunting kita sudah menjadi 21,6 persen," kata Hasto.
Menurut Hasto kenaikan angka mental emotional disorder erat kaitannya dengan meningkatnya penyalahgunaan Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) di kalangan remaja.
"Penghuni-penghuni rutan hampir 60 persen itu orang-orang dengan narkotika karena napzanya mencapai 5,1 persen," kata Hasto yang juga seorang dokter spesialis kandungan ini.
Di samping itu, lanjutnya, angka gangguan jiwa berat (ODGJ) juga mengalami peningkatan menjadi 7/1000, yang sebelumnya pada tahun 2013 berada di angkat 1,7/1000. "Sekarang menjadi 7/1000. Jadi, hampir tiga kali lipat," kata Hasto.
Di tempat yang sama, Direktur Pemaduan Kebijakan Pengedalian Penduduk BKKBN, Mila Rahmawati mengatakan, pemerintah menargetkan prevalensi stunting Indonesia pada pada tahun 2024 sebesar 14 persen.
"Sekarang posisi kita di tahun 2022 adalah 21,6 persen, masih beberapa persen lagi kita menuju 14 persen. Karena kita sudah di tahun 2023 artinya ini bukan pekerjaan yang ringan bagaimana kita menyiapkan SDM berkualitas menuju Indonesia Emas," ujarnya.
Karena itu, ia berharap kehadiran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam seminar nasional ini bisa menjadi kekuatan dalam mempercepat penurunan stunting.
"Makanya besar harapan dengan mengundang dari Bappeda biar sama-sama bukan sekadar, tapi benar-benar nanti di dalam membuat perencanaan ada anggaran bagaimana menyiapkan penurunan stunting," kata dia.
Pada seminar ini hadir perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), United Nations Population Fund (UNPA) Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).