Ketua DPR: Kasus Ahok Masalah Hukum bukan Politik

Selasa, 21/02/2017 12:11 WIB

Jakarta - Permintaan pemberhentian sementara soal status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku terdakwa dugaan penistaan agama harus dibedakan antara masalah hukum dan politik.

Demikian disampaikan Ketua DPR Setya Novanto, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/2). Menurutnya, pemberhentian Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta merupakan masalah hukum yang harus dihormati.

"Ini masalah Ahok harus dibedakan masalah hukum dan masalah berkaitan dengan politik yang ada. Tentu masalah hukum kita percayakan semua kepada mekanisme hukum yang berlaku," kata Novanto.

Hal itu menanggapi aksi demo 212 yang sedang berlangsung di depan Gedung DPR Jakarta. Aksi demo itu menuntut agar DPR mendesak pemerintah untuk memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Novanto meminta, agar menghormati proses hukum terhadap Ahok yang sedang berlangsung di persidangan. Sebab, masalah hukum dan politik harus bisa dibedakan.

"Sekarang sedang sidang kita percayakan itu dengan jalur-jalur ini lah yang harus dibedakan. Sehingga jangan sampai terpancing dengan suasana-suasana politik yang tentu sudah ada jalurnya masing-masing," tegasnya.

"Kita harapkan semuanya bisa memilah-Milah tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan, karena kita percayakan kepada pihak-pihak hukum yang sedang melaksanakan ini," demikian Novanto.

TERKINI

Liam Delap: Chelsea Tak Pantas Kalah dari Manchester United Caicedo: Chesea Belum Menyerah Kejar Tiket Liga Champions Dua Assist Lagi, Bruno Fernandes Akan Ukir Sejarah Baru di Premier League Carrick Puji Mentalitas Pemainnya Usai Menang Lawan Chelsea