Hindari Polarisasi Kebablasan, Hanya Untungkan Wirausahawan Politik

Kamis, 27/07/2023 10:31 WIB

JAKARTA, Jurnas.com - Direktur Esekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, polarisasi sebenarnya sesuatu yang sehat dan alami. Aabila tidak ada partai politik dan capres yang berbeda, masyarakat tidak punya pilihan.

"Cuman yang harus kita hindari adalah polarisasi yang membelah. Kalau enggak saya mereka, kalau enggak mereka saya, kalau saya menang mereka kalah, kalau mereka menang, saya yang kalah. Kompetisi politik dianggap sebagai bagian dari pertarungan hidup mati, itu polarisasi yang harus kita hindari," kata Djayadi dalam Gelora Talks bertajuk `Politik Jalan Tengah: Menjawab Ancaman Polarisasi pada Pilpres 2024`, Rabu (26/7/2023).

Menurut Djayadi, polarisasi seperti ini dalam politik dinilai sebagai polarisasi yang tidak sehat atau pernicious severe polarization, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai polarisasi kebablasan.

Polarisasi kebablasan itu membelah masyarakat menjadi dua. "Di Indonesia sumbernya banyak, selain perbedaan ideologi, ada juga keterikatan dengan pemimpin, etnis, agama, kesenjangan ekonomi dan sebagainya yang bisa menjadi sumber polarisasi yang sifatnya kebablasan," ungkapnya.

Namun, polarisasi kebablasan itu tidak bisa berdiri sendiri jika tidak ada political entepreneur atau wirausahawan politik yang akan menggunakan mereka, termasuk di Pilpres 2024.

Atas dasar itu, Direktur Eksekutif LSI ini meminta para capres yang ingin memenangi pertarungan di Pilpres 2024, sebaiknya menghindari polarisasi yang sifatnya kebablasan, demi kepentingan elektoral mereka sendiri dan kepentingan normatif kebangsaan kita ke depan.

Politik Jalan Tengaj
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, politik jalan tengah bisa menjadi solusi bagi para calon presiden (capres) yang akan mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini untuk meminimalkan terjadinya potensi polarisasi kebablasan dan dampak berkepanjangan, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017.

"Saya kira ini warning yang kita sampaikan, kita menjaga betul supaya tidak terjadi lagi polarisasi kebablasan. Karena yang mendapatkan kerugian terbesar dari pembelahan ini, bukan calon presiden, tetapi bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia," kata Mahfuz Sidik.

Sedangkan Mubaligh nasional Haekal Hassan menilai pemerintah harus bertanggungjawab terhadap terjadinya polarisasi kebablasan dan pembelahan di masyarakat ini, karena rakyat tidak bisa dituntut tanggungjawab.

Pemerintah, lanjutnya, bisa membuat undang-undang yang bisa menjerat orang-orang yang melakukan polarisasi baik di internal pemerintah atau di luar pemerintahan demi kepentingan NKRI.

TERKINI

Lima Air Rebusan yang Ampuh Hancurkan Lemak Perut Ini Hobi yang Sangat Dilarang dalam Agama Islam, Apa Saja? Wamensos: Perpustakaan Sekolah Rakyat Harus Dorong Siswa Gemar Membaca Iran Tutup Selat Hormuz Lagi, Timur Tengah Terus Memanas