Selasa, 09/05/2023 17:04 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Upaya mewujudkan satu data kependudukan harus menjadi kepedulian bersama untuk menjamin hak setiap warga negara dan sebagai acuan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
"Pemanfaatan satu data kependudukan sangat penting diwujudkan agar proses pembangunan di berbagai bidang tepat sasaran," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, Selasa (9/5).
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah dengan jumlah yang berbeda.
Demikian juga dengan data para penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah dan data dari sejumlah yayasan serta lembaga tempat para penyandang disabilitas berhimpun, yang berbeda.
Tabrakan Kereta KAI dan KRL di Stasiun Bekasi, Gerbong Wanita Ringsek
Breaking News! KA Argo Bromo Tabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur
KRL Ditemper KA Argo Bromo Anggrek, KAI Fokus Evakuasi Korban
Sementara Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk miskin per
September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Sedangkan pada tahun yang sama penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang.
Menurut Lestari, kondisi beragamnya data yang ada saat ini harus diakhiri dan segera diwujudkan satu data kependudukan yang akurat, melalui berbagai upaya pemutakhiran data.
Karena, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, satu data kependudukan yang akurat merupakan bagian dari faktor pendorong proses percepatan pembangunan di sejumlah bidang.
Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di tanah air.
Menurut Rerie, sejumlah sektor membutuhkan ketepatan sasaran pembangunan dalam upaya mempercepat prosesnya, termasuk proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang fokus pembangunannya adalah manusia dengan beragam kondisinya.
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jumlah penduduk, menurut Rerie, upaya pemutakhiran data kependudukan harus konsisten dilakukan secara periodik agar ketepatan sasaran pembangunan dapat terus ditingkatkan.