Presdir Freeport "Damprat", Anggota DPR Tuding Arogan

Kamis, 09/02/2017 21:28 WIB

Jakarta - Anggota komisi VII DPR Fraksi Hanura, Farid Alfauzi mengaku tersinggung dengan sikap arogan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia,  Chappy Hakim yang mendamprat temannya sesama wakil rakyat, Mochtar Tompo. Apalagi, kata dia, aksi kasar Chappy tersebut dilakukan di kantor parlemen Indonesia.

Farid menilai tindakan Chappy memperlihatkan hinaan Freeport terhadap bangsa Indonesia. Pasalnya, kehadiran Chappy di gedung DPR mewakili korporasi Minerba asal Amerika Serikat tersebut.

"Tindakan Arogansi yang ditunjukkan Presdir PT. Freeport Indonesia Chappy Hakim seusai rapat dengan komisi VII DPR merupakan bentuk penghinaan terhadap bangsa dan negara. Tidak seharusnya pejabat perusahaan yang mewakili korporasi luar negeri bertindak semaunya sendiri bahkan mengkasari anggota DPR yang wewakili rakyat Indonesia di gedung parlemen yang terhormat," ujar Farid kepada jurnas.com di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Farid meminta pemerintah membuka mata atas perilaku tidak normal Chappy. Karena itu, Ia mendesak pemerintah segera memutus seluruh kerjasama dengan PT Freeport sebagai protes atas tindakan Chappy.

"Ini Freeport benar-benar menginjak harga diri bangsa. Chappy yang sebenarnya mewakili korporasi tidak mengindahkan etika saat melaksanakan tugasnya melakukan rapat bersama dengan anggota parlemen Indonesia. Kami meminta agar pemerintah memutus segala bentuk kerjasama dengan Freeport," ungkapnya.

Lebih lanjut Farid mendesak Chappy beserta perwakilan PT Freeport segera meminta maaf kepada Mochtar, Institusi DPR, serta pemerintah Indonesia.

"Kami fraksi Hanura akan segera menggalang dukungan untuk membentuk Panja Chappy dan Freeport. Kami juga dari  fraksi Hanura segera menyurati pimpinan DPR supaya mendukung usaha yang akan kami galang. Karena, tidak ada alasan korporasi internasional yang selama ini mengeruk keuntungan di negeri kita justru menghina bangsa dan negara yang kita cintai ini," paparnya.

TERKINI

Kemdikdasmen Dorong Pemberdayaan Perempuan Tingkatkan Literasi Nasional Cara Daftar Penjaringan Data Guru Belum Bersertifikat Pendidik 2026 TKA SD Hari Kedua di Bantul Lancar, Diikuti 12.663 Peserta Kemdikdasmen Resmikan Revitalisasi Satuan Pendidikan se-Provinsi Sultra