Rabu, 26/04/2023 07:14 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Taliban membunuh dalang Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) di balik pemboman bunuh diri di bandara Kabul pada tahun 2021 selama penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan.
Mengutip pejabat administrasi Joe Biden, Washington Post mengatakan tersangka adalah pemimpin ISIS-Khorasan, yang juga disebut sebagai ISIS-K.
Tidak jelas kapan pejabat ISIS itu terbunuh, tetapi para pejabat mengatakan kejadian itu terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Pejabat administrasi juga tidak merilis nama teroris atau bagaimana dia dibunuh, dengan mengatakan bahwa ini dapat membahayakan metode pengumpulan intelijen Washington.
Menlu AS Terang-Terangan Ingin Kuba Ganti Sistem Politik
Dukung Kuba, China Kecam Dakwaan AS terhadap Raul Castro
Tiga Warga AS Tewas Akibat Terpapar Zat Misterius
"Kami tidak melakukan operasi ini secara langsung dengan Taliban. Kami tidak bermitra dengan Taliban. Tapi kami pikir hasilnya signifikan," kata ABC News mengutip seorang pejabat senior AS.
Pejabat itu menambahkan bahwa Taliban tidak memberi tahu AS.
Serangan itu terjadi pada 26 Agustus 2021, menewaskan 13 tentara AS dan setidaknya 170 warga Afghanistan.
Pemerintahan Biden telah menolak disalahkan atas penarikan yang mematikan dan cepat itu. Pejabat militer AS, termasuk jenderal tertinggi AS yang bertanggung jawab untuk keluar pada saat itu, merekomendasikan untuk mempertahankan pasukan kecil sebanyak 2.500 tentara di Afghanistan.
Biden menolak saran tersebut dan mengklaim ini bukanlah pilihan yang diberikan kepadanya.
Anggota parlemen Republik telah membuka kembali penyelidikan atas penarikan yang gagal itu dan menuntut Departemen Luar Negeri menyerahkan dokumen yang relevan.
Pada hari Rabu, Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Michael McCaul mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri Antony Blinken meminta Peninjauan Setelah Aksi penarikan Afghanistan untuk dibuka dan tersedia untuk umum.
McCaul mengatakan bahwa beberapa informasi dalam tinjauan tersebut berlawanan langsung dengan narasi publik pemerintah.
Sumber: Al Arabiya