Sabtu, 15/04/2023 18:02 WIB
Jakarta, Jurnas.com - kalangan dewan menegaskan bakal mengawal komitmen pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi ASN PPPK secara bertahap.
Anggota Komisi X Dewi Coryati menjelaskan, proses peralihan itu belum maksimal dan masih banyak mendapat keluhan.
"Dalam prosesnya saat ini memang belum optimal, ada banyak keluhan dan kendala yang tentu saja menjadi atensi kami di komisi X dan kami akan terus mengawal komitmen ini," kata dia kepada wartawan, Sabtu (15/4).
Guru honorer, dilanjutkan dia, berperan besar bagi Pendidikan di Indonesia. Jumlah guru honorer bahkan mencapai 52,2 persen dari jumlah guru saat ini.
Lima Saham Topang Penguatan Bursa Pekan ini
Pekan Ini, IHSG Menguat 2,35 Persen
Rekomendasi Warna Rumah yang Cocok untuk Daerah Panas
Politikus PAN ini mengingatkan, peralihan guru honorer dan tenaga kesehatan menjadi prioritas nasional.
Untuk itu, Dewi memberikan catatan agar pemerintah tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal demi memuluskan penghapusan tenaga honorer aktif yang sudah ada.
"Alternatifnya, bagi para tenaga honorer yang saat ini masih aktif, harus diangkat menjadi ASN secara bertahap baik melalui seleksi CPNS atau PPPK. Seleksi tersebut diperlukan guna menjaga kualitas dari ASN," katanya.
Di sisi lain, Legislator Dapil Bengkulu ini mengamini jumlah tenaga honorer yang terus bertambah dari tahun ke tahun membuat anggaran membengkak. Sementara itu, tenaga honorer dipekerjakan dengan tidak proporsional baik dari tugas maupun besaran gajinya.
"Jika dibiarkan terus menerus, maka hal ini akan menjadi bom waktu. Perlu kita sadari, penghapusan tenaga honorer memang perlu dilakukan," kata dia.
Dewi menyarankan status tenaga honorer yang aktif saat ini tidak perlu dihapus jika pemerintah memang belum mampu secara anggaran.
“Status tenaga honorer boleh dihapus sampai semuanya resmi diangkat menjadi ASN,” tegasnya.