Kamis, 06/04/2023 13:00 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Pemerintah Vietnam mengatakan akan menyelidiki operasi TikTok di negara itu mulai Mei. Penyelidikan itu sebagai upaya untuk memastikan platform video mematuhi peraturan tentang manajemen konten, pembayaran pajak, dan kebijakan komersial.
Perwakilan Kementerian Vietnam, Le Quang Tu Do dalam sebuah pernyataan minggu ini mengatakan, aplikasi populer milik Tiongkok, yang memuat video pendek tersebut telah mengizinkan konten berbahaya yang beracun, menyerang, palsu, dan takhayul di platformnya.
"TikTok, Facebook, dan YouTube semuanya adalah media sosial lintas batas dengan standar internasional. Namun saat beroperasi di Vietnam, platform tersebut harus mematuhi peraturan lokal tentang konten dan kewajiban pajak," kata Do.
Perusahaan mengatakan pada bulan Februari diberitahu oleh Otoritas Penyiaran dan Informasi Elektronik bahwa delegasi pemerintah akan mengunjungi kantornya di Vietnam pada kuartal kedua.
Parlemen Vietnam Dukung Pengunduran Diri Ketua di Tengah Upaya anti-Suap
Untar Berikan Pelatihan Membatik di Kampus Vietnam
Pengakuan Galih Loss, Tiktokers tersangka Penistaan Agama
"Ini adalah kegiatan inspeksi interdisipliner yang direncanakan oleh pemerintah dan sejalan dengan undang-undang Vietnam untuk perusahaan yang beroperasi di Vietnam, tidak hanya TikTok," kata TikTok Vietnam melalui email.
Platform tersebut menghapus 1,7 juta video atas permintaan pemerintah Vietnam pada kuartal keempat tahun lalu, karena dianggap melanggar kebijakan pemerintah, menurut data perusahaan.
Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, TikTok Vietnam juga mengatakan telah meningkatkan pedomannya yang diharapkan berlaku mulai 24 April agar lebih transparan tentang peraturannya dan bagaimana penerapannya.
Aplikasi tersebut memiliki hampir 50 juta pengguna di Vietnam berusia 18 tahun ke atas, kata pemerintah dalam pernyataan terpisah, mengutip data dari perusahaan riset DataReportal.
Sumber: Reuters