Rabu, 08/03/2023 17:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun sebagian besar berada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Saya sudah dapat laporan yang pagi tadi, terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai," kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, Rabu (8/3).
Mahfud mengatakan transaksi janggal ini berbeda dengan transaksi dari rekening mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo beserta keluarganya sebesar Rp500 miliar.
"Saya juga sudah menyampaikan laporan lain di luar yang Rp500 miliar (temuan PPATK)," ujarnya.
KPK Cecar Staf Heri Black Terkait Upaya Hambat Penyidikan Kasus Bea Cukai
KPK Ungkap 20 Forwarder Terseret Korupsi di Ditjen Bea Cukai
KPK Tunggu Laporan JPU Sebelum Panggil Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
Mahfud mengaku sudah menyerahkan informasi itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
"Kemarin ada 69 orang (pegawai Kemenkeu berharta tak wajar) dengan nilai hanya enggak sampai triliunan. Hanya ratusan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi kira-kira 300 T, harus dilacak," katanya.
Sebelumnya Kemenkeu menemukan harta tak jelas milik 69 pegawai. Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh mengatakan telah memeriksa anomali harta kekayaan pegawai internal itu.
Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat mutasi rekening milik pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo tembus Rp500 miliar selama periode 2019-2023.
Kekayaan pejabat Ditjen Pajak dan Bea Cukai tengah mendapat sorotan publik. Rafael Alun dan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto telah diminta klarifikasi oleh KPK.