Rabu, 01/03/2023 17:10 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Parlemen Eropa telah melarang TikTok dari telepon staf, mengikuti jejak dua lembaga pembuat kebijakan Uni Eropa dan menggarisbawahi kegelisahan yang meningkat atas aplikasi berbagi video pendek China dan siapa yang mengakses data penggunanya.
Komisi Eropa dan Dewan Uni Eropa pekan lalu melarang TikTok dari telepon staf karena meningkatnya kekhawatiran tentang perusahaan China, ByteDance, dan apakah pemerintah China dapat mengambil data pengguna atau memajukan kepentingannya.
Pemerintah Negeri Tirai Bambu secara teratur membantah memiliki niat seperti itu, bahkan pihak TikTok ingin memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang hal itu.
Larangan, yang dimulai 20 Maret, akan berlaku untuk perangkat perusahaan seperti ponsel dan tablet yang terdaftar di aplikasi manajemen seluler Parlemen, kata juru bicara Parlemen.
Terancam Krisis Avtur, Uni Eropa Siapkan Rencana Darurat
PM Italia Usul Penangguhan Aturan Defisit UE di Tengah Risiko Konflik
Kemenlu Palestina Desak Gencatan Senjata Secara Menyeluruh
Mereka juga sangat merekomendasikan anggota parlemen dan staf menghapus TikTok dari perangkat pribadi mereka, membenarkan cerita Reuters sebelumnya.
TikTok mengatakan larangan itu salah arah dan didasarkan pada kesalahpahaman mendasar.
"TikTok dinikmati oleh 125 juta warga Uni Eropa dan berpotensi merampas akses pengguna ke perwakilan mereka adalah langkah yang merugikan diri sendiri, terutama dalam perjuangan kita bersama melawan informasi yang salah dan ketika tindakan ini diambil atas dasar ketakutan daripada fakta," tulis perusahaan.
Senat Amerika Serikat (AS) juga melarang TikTok pada perangkat milik pemerintah, dengan Kanada mengadopsi keputusan serupa pada Senin. India telah melarang aplikasi di seluruh negeri.
Sumber: Reuters
Keyword : EropaLarangan TikTokAmerika Serikat