Minggu, 05/02/2023 12:52 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Indonesia menegaskan posisi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bersatu dalam mengimplementasikan Konsensus Lima Poin untuk mengatasi krisis politik di Myanmar.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam konferensi pers usai pertemuan menteri-menteri luar negeri ASEAN pada ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMM), di Jakarta, Sabtu (4/2/2023).
“Terkait isu Myanmar, menteri-menteri luar negeri ASEAN menegaskan kembali pendekatan bersama dalam implementasi Konsensus Lima Poin,” kata Retno.
Pernyataan itu seakan menjawab keraguan soal kapabilitas dan kredibilitas ASEAN dalam menjawab tantangan di kawasan.
Myanmar Beri Amnesti untuk 4.335 Tahanan, Termasuk Suu Kyi
Represi Transnasional Meningkat pada 2025, Negara ASEAN Masuk Daftar
Minim Persiapan di ASEAN Futsal, Timnas Indonesia Tetap Percaya Diri
Sejumlah laporan media bahkan menyebut ASEAN tidak satu suara karena negara anggotanya memiliki pandangan berbeda dalam merespons isu Myanmar.
Thailand, misalnya, yang memilih untuk terlibat dengan Myanmar melalui inisiatif seperti forum tidak resmi pada Desember lalu sebelum forum tersebut diboikot oleh setengah anggota ASEAN.
Namun Retno menegaskan bahwa ASEAN memiliki pendekatan dan sikap bersama dalam menangani situasi di Myanmar.
“Indonesia telah mengajukan dan merundingkan implementasi Konsensus Lima Poin. Rencana ini telah mendapat dukungan luas dari seluruh anggota,” kata Retno.
“Ini menunjukkan kesatuan yang kuat dari anggota ASEAN untuk mengimplementasikan Konsensus Lima Poin.”
Konsensus Lima Poin adalah keputusan para pemimpin ASEAN setelah pertemuan khusus, yang juga dihadiri oleh pemimpin junta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing, untuk membantu negara itu mengatasi krisis politiknya.
Konsensus itu menyerukan penghentian kekerasan di Myanmar, menunjuk utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, mengizinkan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan, serta mengizinkan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar.
Staf Khusus Menlu untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya menjelaskan bahwa Indonesia juga telah membentuk kantor utusan khusus yang memungkinkan para menteri luar negeri ASEAN melakukan koordinasi internal guna mencapai solusi hingga menciptakan dialog nasional bersama semua pihak di Myanmar.
“Mereka (anggota ASEAN) menyerahkan sepenuhnya ke Indonesia sebagai ketua ASEAN, dan Indonesia akan melaporkan perkembangan terkini kepada negara-negara ASEAN tentang perkembangan yang akan dan sudah dilakukan,” katanya.
“Pada intinya ASEAN bersatu. Ini proses yang belum bisa kami bagikan ke publik tapi mudah-mudahan bisa memberikan indikasi positif dalam waktu yang tidak terlalu lama,” kata Retno menambahkan.