Jum'at, 03/02/2023 20:32 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan, AS dan Filipina telah sepakat untuk memulai kembali patroli bersama di Laut China Selatan ketika sekutu lama berusaha untuk melawan kebangkitan militer China.
Kedua negara telah menangguhkan patroli maritim di daerah yang diperebutkan di bawah pemerintahan mantan presiden Rodrigo Duterte.
"Selama kunjungan ke Manila oleh Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, dia dan timpalannya dari Filipina Carlito Galvez setuju memulai kembali patroli maritim bersama di Laut China Selatan untuk membantu mengatasi tantangan (keamanan)", kata pernyataan itu pada Kamis (2/2).
Para pejabat itu juga telah mengumumkan kesepakatan untuk memberi pasukan AS akses ke empat pangkalan lain di "kawasan strategis" di negara Asia Tenggara itu.
Filipina Serukan Pengusiran Diplomat China saat Ketegangan di Laut Cina Selatan Meningkat
Militer Tiongkok Sebut Usir Kapal Perusak AS di Laut Cina Selatan
AS Sebut Tidak akan Terlibat Perang dalam Konflik Bersenjata Iran-Israel
Kesepakatan itu muncul saat sekutu berusaha untuk memperbaiki hubungan yang retak di bawah presiden Filipina sebelumnya, Duterte, yang lebih menyukai China daripada mantan penguasa kolonial negaranya.
Pemerintahan baru Ferdinand Marcos sangat ingin membalikkan itu.
Ketegasan Beijing yang tumbuh di Taiwan dan pembangunan pangkalannya di Laut China Selatan yang disengketakan telah memberikan dorongan baru bagi Washington dan Manila untuk memperkuat kemitraan mereka.
Mengingat kedekatan Filipina dengan Taiwan dan perairan sekitarnya, kerja samanya akan menjadi kunci jika terjadi konflik dengan China, yang telah diperingatkan oleh seorang jenderal Angkatan Udara AS bintang empat dapat terjadi paling cepat tahun 2025.
Kesepakatan tentang patroli bersama dibuat "pada menit terakhir" pembicaraan pertahanan Kamis antara Austin dan Galvez, kata seorang pejabat senior Filipina kepada AFP, Jumat.
"Ada kesepakatan tegas bahwa kami akan membahas pedoman bagaimana melakukan patroli bersama ini," kata pejabat tersebut, yang meminta namanya dirahasiakan karena mereka tidak berwenang untuk berbicara kepada media.
"Harus ada diskusi tindak lanjut ... (tentang) persis apa yang ingin kami lakukan, tepatnya di mana kami ingin melakukan sesuatu, seberapa sering," dan apakah kapal angkatan laut atau penjaga pantai akan berpartisipasi dalam patroli, kata pejabat itu. ditambahkan.
"Tentu saja, detailnya akan menjadi masalah, jadi secara teknis jika pada akhirnya kami tidak setuju tentang bagaimana kami ingin melakukannya, maka itu tidak akan maju."
Sumber: AFP